LUMINASIA.ID, JAKARTA – Penanganan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali menjadi perhatian setelah hampir dua tahun sejak penetapan dirinya sebagai tersangka pada November 2023.
Dilansir Kompas, Polda Metro Jaya kembali mengambil langkah untuk melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan memanggil Firli guna menjalani pemeriksaan. Namun, dalam dua kali pemanggilan sebelumnya, Firli belum memenuhi panggilan penyidik. Petugas kemudian mendatangi Firli ketika berada di salah satu gedung olahraga (GOR) bulu tangkis. Setelah pertemuan tersebut, Firli menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.
Ditetapkan sebagai Tersangka pada November 2023
Kasus ini bermula ketika Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pada 22 November 2023. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang saat itu tengah menghadapi perkara korupsi di KPK.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Ade Safri, menyampaikan penetapan Firli sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi.
Dalam proses penyidikan, kepolisian turut menyita dokumen penukaran valuta asing senilai Rp7.468.711.500 dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Transaksi tersebut tercatat berasal dari sejumlah gerai penukaran uang atau money changer dalam periode Februari 2021 hingga September 2023.
Atas perkara tersebut, Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP. Setelah penetapan tersangka, Firli kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua KPK.
Berawal dari Aduan Masyarakat
Perjalanan penyidikan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima pada 12 Agustus 2023. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di lingkungan Kementerian Pertanian.
Tiga hari setelah laporan diterima, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menerbitkan disposisi untuk melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut sekaligus mengumpulkan bahan dan keterangan.
Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada 18 Agustus 2023.
Firli Ajukan Praperadilan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses tersebut, penyidik Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKP Arief Maulana, memberikan penjelasan mengenai kronologi penanganan perkara pada 15 Desember 2023.
Perkembangan terbaru berupa pemanggilan kembali Firli menunjukkan bahwa penyidik masih melakukan langkah penanganan terhadap perkara tersebut.
Kasus ini kembali menjadi perhatian publik karena proses hukumnya telah berlangsung sejak 2023. Pemenuhan panggilan pemeriksaan berikutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
