JAKARTA – Partisipasi aktif mahasiswa dalam forum akademik kembali mewarnai Kuliah Pakar Keamanan Maritim yang diselenggarakan Program Studi Magister Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Senin (16/11/2026). Salah satunya ditunjukkan oleh Dian Aditya Ning Lestari, mahasiswi asal Makassar dari Program Studi Strategi Pertahanan Laut Cohort XIII, yang terlibat dalam diskusi melalui sejumlah pertanyaan strategis kepada ketiga narasumber.
Mengangkat tema “Keberlanjutan Krisis di Selat Hormuz: Implikasi terhadap Stabilitas SLOC Energi, Dinamika Geopolitik, dan Strategi Pertahanan Indonesia”, kuliah pakar yang dilaksanakan secara daring tersebut membahas dampak dinamika geopolitik Timur Tengah terhadap stabilitas jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/SLOC), ketahanan energi, serta kepentingan pertahanan Indonesia.
Dalam sesi diskusi, Dian mengangkat tiga isu yang berkaitan dengan posisi strategis Indonesia dalam lingkungan geopolitik internasional, proyeksi kekuatan nasional, hingga efektivitas instrumen hukum laut internasional di tengah konflik bersenjata.
Pada sesi pertama bersama Dr. Wibawanto Nugroho Widodo, Ketua Bidang Luar Negeri DPP Ikatan Alumni Lemhannas RI, Dian mempertanyakan fenomena revisionisme dalam kebijakan strategis Indonesia serta peluang Indonesia untuk berkembang menjadi Great Power. Pertanyaan tersebut menyoroti bagaimana Indonesia dapat membangun posisi dan pengaruh strategis dalam tatanan internasional, khususnya di tengah perubahan keseimbangan kekuatan global.
Pertanyaan berlanjut pada sesi kedua bersama Kolonel Laut (P) Ludfy, S.T., M.M.D.S., Asisten Operasi Pangkoarmada RI. Kali ini, Dian mengangkat aspek hukum internasional terkait kemungkinan kehadiran militer atau forward presence di kawasan Selat Hormuz. Isu tersebut menjadi relevan untuk mengkaji ruang gerak strategis Indonesia dalam merespons ancaman terhadap jalur pasokan energi internasional, sekaligus mempertimbangkan batasan dan legitimasi hukum internasional dalam pelaksanaan kepentingan pertahanan di luar wilayah yurisdiksi nasional.
Sementara itu, dalam sesi ketiga bersama Mayjen (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, Guru Besar Hukum Militer, Dian mempertanyakan relevansi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ketika negara-negara yang terlibat konflik tetap melakukan peperangan di laut dan tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum internasional.
Pertanyaan tersebut membawa diskusi pada persoalan yang lebih mendasar mengenai efektivitas hukum laut internasional dalam mengatur perilaku negara, terutama ketika kepentingan keamanan dan kepentingan militer berhadapan dengan norma hukum internasional. Hal ini sekaligus menyoroti tantangan penegakan hukum internasional di tengah dinamika konflik maritim kontemporer.
Ketiga pertanyaan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara geopolitik, pembangunan kekuatan nasional, strategi operasional pertahanan, dan hukum internasional dalam memahami keamanan maritim. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, pemahaman terhadap dinamika tersebut menjadi penting dalam merumuskan postur pertahanan laut yang mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam lingkungan strategis global.
Dian menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai memberikan perspektif baru bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami hubungan antara perkembangan geopolitik internasional dan strategi pertahanan laut.
“Selamat untuk Prodi Keamanan Maritim untuk seminarnya yang sangat membuka pikiran dan wawasan. Semoga terus dapat berkegiatan yang positif karena materinya sangat relevan dengan strategi pertahanan laut,” ujar Dian.
Menurutnya, forum akademik yang mempertemukan perspektif akademisi dan praktisi pertahanan memiliki nilai penting dalam memperluas wawasan mahasiswa. Kesempatan untuk berdialog langsung dengan para narasumber juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji pemahaman konseptual melalui persoalan strategis yang berkembang dalam praktik hubungan internasional dan pertahanan.
Kuliah Pakar Keamanan Maritim ini menghadirkan perspektif geopolitik, strategi operasional TNI Angkatan Laut, serta hukum laut internasional dalam membahas implikasi krisis Selat Hormuz terhadap Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas analisis strategis mahasiswa dan mendorong pengembangan pemikiran kritis mengenai tantangan keamanan maritim nasional maupun global.




