LUMINASIA.ID, KENDARI – YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara mendesak Polresta Kendari segera menahan seorang tersangka berinisial AYD dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada kepolisian pada Rabu (11/11/2026).
Koalisi menilai penanganan perkara tersebut berjalan lamban karena tersangka belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 Juni 2026. Kondisi ini dinilai membuat korban dan keluarganya berada dalam situasi rentan, terlebih korban masih mengalami trauma psikologis.
Berdasarkan keterangan korban dan keluarganya, dugaan kekerasan seksual tersebut telah berlangsung sejak 2024. Ibu korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polresta Kendari pada 30 Mei 2026.
Dua hari setelah laporan diterima, penyidik menetapkan AYD sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.
Namun, lebih dari lima bulan sejak penetapan tersangka, AYD belum juga ditahan. Koalisi menyebut pihak keluarga korban juga belum menerima penjelasan maupun dokumen resmi dari penyidik mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan.
Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan setelah muncul keterangan bahwa tersangka pernah mendatangi rumah pelapor yang juga menjadi tempat tinggal korban. Peristiwa itu membuat korban dan keluarganya merasa terancam di lingkungan tempat tinggal sendiri.
Hasil asesmen psikologis yang disampaikan dalam rilis tersebut juga menunjukkan bahwa korban mengalami trauma akibat dugaan perbuatan tersangka.
Pendamping korban dari Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmainnah, mengatakan bahwa kebutuhan utama korban saat ini adalah mendapatkan perlindungan dan kepastian agar tidak kembali berhadapan dengan tersangka.
“Anak ini sudah menanggung trauma yang berat. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pelaku tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika tersangka masih bebas dan bahkan datang ke rumah korban, keluarga hidup dalam ketakutan setiap hari. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” ujar Mutmainnah.
Koalisi menilai kepolisian memiliki landasan hukum untuk mempertimbangkan penahanan maupun langkah perlindungan terhadap korban.
Mereka merujuk Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
Selain itu, Pasal 100 ayat (5) mengatur sejumlah alasan penahanan, termasuk kekhawatiran tersangka menghambat proses pemeriksaan atau memengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Menurut koalisi, kedatangan tersangka ke rumah korban dan pelapor perlu menjadi perhatian penyidik dalam mempertimbangkan potensi intimidasi maupun pengaruh terhadap saksi dalam perkara tersebut.
Koalisi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal 42 dalam aturan tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban, termasuk membatasi gerak pelaku agar tidak mendekati korban.
Sementara itu, Pasal 45 membuka ruang bagi korban, keluarga, atau pendamping untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar menetapkan pembatasan gerak pelaku apabila terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan korban. Koalisi juga menyoroti Pasal 68 yang menjamin hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.
Pendamping hukum korban, Ambara Dewita, menegaskan bahwa desakan kepada kepolisian bukanlah tuntutan di luar kewenangan hukum, melainkan permintaan agar aparat memberikan kepastian dan menjalankan instrumen perlindungan yang tersedia.
“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Jika memang ada alasan tidak menahan, jelaskan secara terbuka dan tertulis kepada korban. Lima bulan tanpa penjelasan adalah bentuk ketertutupan yang tidak bisa diterima dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak,” kata Ambara.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan penanganan perkara dapat berdampak lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Menurutnya, penundaan penahanan tanpa penjelasan yang memadai berpotensi membuat korban dan keluarga merasa tidak mendapatkan perlindungan. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan membuat korban kekerasan seksual lainnya enggan melapor karena meragukan keseriusan aparat dalam menangani perkara.
Atas kondisi tersebut, YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sultra menyampaikan empat tuntutan kepada Polresta Kendari.
Pertama, mendesak Kapolresta Kendari melalui Satreskrim segera melakukan penahanan terhadap AYD. Kedua, meminta kepolisian memberikan penjelasan tertulis kepada korban dan keluarga mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan selama lebih dari lima bulan.
Ketiga, meminta Polresta Kendari menjamin keamanan korban dan keluarganya, termasuk menerapkan pembatasan gerak terhadap tersangka agar tidak mendekati korban sesuai ketentuan UU TPKS. Keempat, mendesak penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
Koalisi berharap kepolisian segera mengambil langkah konkret agar proses hukum berjalan dengan kepastian, sekaligus memastikan hak dan keselamatan korban menjadi prioritas dalam penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak tersebut.
