LUMINASIA.ID, JAKARTA – Dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting negara membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian tersebut tidak hanya memunculkan persoalan serius mengenai keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga kembali menyoroti hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.
Dilansir BBC, penyelidikan yang diumumkan pada awal November 2026 itu berkembang menjadi salah satu persoalan politik dan keamanan paling sensitif di pemerintahan Prabowo. Sejumlah pejabat kepolisian diduga terlibat dalam penggunaan sistem penyadapan elektronik tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang baru saja ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sebelum kemudian diberhentikan dari jabatan tersebut menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka.
Menurut laporan BBC, operasi penyadapan yang tengah diselidiki diduga telah berlangsung sejak 2025, ketika Listyo masih menjabat sebagai Kapolri. Nomor telepon Presiden Prabowo disebut termasuk di antara target penyadapan. Sejumlah tokoh politik, jurnalis, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
Persoalan ini semakin serius setelah pemerintah menyatakan bahwa penyadapan terhadap kepala negara berpotensi berkaitan dengan tindakan yang membahayakan kepentingan dan kedaulatan negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo telah meminta agar penyelidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga menekankan agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dalam proses tersebut.
Listyo Sigit dan Bayang-bayang Hubungan Prabowo-Jokowi
Penetapan Listyo sebagai tersangka menjadi perhatian tersendiri karena perjalanan kariernya memiliki keterkaitan erat dengan pemerintahan Jokowi.
Listyo menjabat sebagai Kapolri sejak 2021 dan tetap dipertahankan ketika Prabowo mulai memimpin pemerintahan pada Oktober 2024. Hubungan institusional yang panjang tersebut membuat namanya kerap dikaitkan dengan lingkaran politik mantan presiden.
Namun, perkembangan politik dalam dua tahun terakhir memperlihatkan sejumlah perubahan dalam hubungan Prabowo dan Jokowi.
Pada Pilpres 2024, Jokowi memberikan dukungan politik kepada Prabowo, yang kemudian berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Kemenangan pasangan tersebut menjadi salah satu hasil penting dari konfigurasi politik menjelang pergantian pemerintahan.
Akan tetapi, setelah Prabowo mengambil alih pemerintahan, sejumlah kebijakan dan keputusan politik memperlihatkan adanya perbedaan prioritas.
Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek yang menjadi warisan utama pemerintahan Jokowi tersebut tidak memperoleh tingkat prioritas anggaran yang sama seperti sebelumnya. Prabowo justru menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu agenda unggulan pemerintahannya.
Perubahan juga terlihat dalam komposisi kabinet. Sejumlah figur yang sebelumnya memiliki posisi penting pada pemerintahan Jokowi mengalami pergeseran, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Penempatan Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah tidak lagi menjabat Kapolri juga menjadi bagian dari perubahan konfigurasi tersebut.
Dalam analisis Made Supriatma, peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, hubungan kedua tokoh tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Ia menilai kedekatan Listyo dengan Jokowi menjadi salah satu konteks penting untuk memahami perkembangan kasus ini.
Meski demikian, tidak terdapat bukti yang dipublikasikan dalam penyelidikan tersebut bahwa Jokowi memerintahkan atau terlibat dalam dugaan penyadapan. Hubungan politik antara para tokoh yang disebutkan harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana yang masih diperiksa aparat penegak hukum.
Persoalan yang Lebih Besar: Siapa Mengawasi Sistem Pengawasan?
Di luar persaingan elite, perkara ini membawa pertanyaan mendasar mengenai mekanisme pengawasan terhadap perangkat intelijen dan penyadapan negara.
Sistem intersepsi komunikasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Namun, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum, prosedur otorisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Apabila dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur benar-benar terbukti, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran oleh individu. Hal tersebut juga menyangkut integritas institusi, keamanan data, dan perlindungan hak warga negara.
Terlebih, menurut keterangan aparat, target operasi yang diduga berlangsung tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo. Politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan bisnis juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Kondisi tersebut memperluas dimensi persoalan dari keamanan kepala negara menjadi isu tata kelola pengawasan elektronik secara nasional.
Dalam konteks negara demokrasi, kewenangan pengawasan komunikasi harus dibatasi oleh hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, perangkat yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan negara berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Gibran, IKN, dan Perubahan Konfigurasi Kekuasaan
Skandal penyadapan juga muncul ketika sejumlah persoalan lain sedang membayangi hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kontroversi mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Menurut pemberitaan ABC Australia, persoalan tersebut berkembang setelah muncul putusan lembaga peradilan terkait persyaratan pendidikan Gibran. Situasi itu memunculkan desakan politik agar status jabatan wakil presiden kembali dipersoalkan.
Di sisi lain, aktivitas politik Jokowi juga menjadi perhatian. Mantan presiden tersebut masih memiliki pengaruh dalam konfigurasi politik nasional, sementara Prabowo berupaya membangun struktur pemerintahan dengan prioritas dan arah kebijakannya sendiri.
Peneliti politik Made Supriatma menilai kasus penyadapan dapat dibaca dalam konteks konsolidasi kekuasaan Prabowo dan perubahan relasi dengan jaringan politik pemerintahan sebelumnya.
Namun, dinamika tersebut tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi politik di balik dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Ketika Konflik Elite Berhadapan dengan Kepentingan Publik
Di tengah perkembangan kasus tersebut, persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan pembiayaan dan pelaksanaan. Kebakaran hutan dan lahan kembali menimbulkan persoalan lingkungan, sementara ketidakpastian ekonomi serta gejolak pasar keuangan turut menambah tekanan terhadap pemerintahan.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menyampaikan kritik mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti negara yang berjalan secara autopilot, ketika kepentingan kelompok politik dinilai lebih dominan daripada kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas politik tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan antarelite, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan publik dan menjawab persoalan warga.
Skandal penyadapan kini menempatkan pemerintahan Prabowo pada dua tantangan sekaligus: memastikan dugaan pelanggaran hukum diusut secara transparan dan menjaga agar persoalan politik di lingkaran kekuasaan tidak menggeser agenda pelayanan publik.
Pada akhirnya, perkara ini akan diuji bukan hanya melalui siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga sejauh mana proses hukum mampu mengungkap penggunaan sistem pengawasan negara, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
Bagi Indonesia, persoalan tersebut jauh lebih besar daripada hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Ini menyangkut batas kekuasaan, akuntabilitas institusi keamanan, serta kemampuan demokrasi untuk memastikan bahwa perangkat negara bekerja berdasarkan hukum, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.
