MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menggandeng Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan untuk menyosialisasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan kepada para pengusaha muda di Kota Makassar.
Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di AAS Building Makassar, Senin (16/11/2026), sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan relaksasi perpajakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, yang mewakili Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, Irma menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil DJP Sulselbartra atas terselenggaranya kegiatan kolaborasi tersebut. Ia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman para pengusaha muda mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang baru diberikan kepada wajib pajak.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Imanul Hakim, mendorong para pengusaha muda untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran kegiatan usaha sekaligus memberikan kontribusi positif kepada negara.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini,” ujar Imanul.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin. Ia menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 100 persen dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi sekarang sanksi administrasi perpajakan dapat dihapus 100 persen untuk beberapa hal tertentu,” kata Ali.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan perpajakan yang masih tertunda, termasuk yang dihadapi kalangan pengusaha muda.
Ali juga mengingatkan sejumlah persoalan perpajakan yang memerlukan tindak lanjut, di antaranya tunggakan pajak, pemeriksaan yang belum selesai, serta Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Ia menyarankan wajib pajak yang menghadapi persoalan tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan kantor pajak guna memastikan apakah kondisi yang dihadapi memenuhi persyaratan untuk memperoleh relaksasi. Konsultasi juga diperlukan agar wajib pajak memahami prosedur serta batas waktu yang telah ditentukan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJP Sulselbartra berharap para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI Sulawesi Selatan memperoleh kejelasan mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Pemahaman dan kepastian informasi perpajakan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, mendukung keberlangsungan bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)




