Langsung ke konten
DuaSisi
jmsi sulsel
  • HIBURAN
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • VIRAL
  • PERISTIWA
  • SULSEL
  • EDUKASI
  • LIFESTYLE
  • OPINI
  • VIDEO
  • MAKASSAR
  • INDEKS
Beranda Makassar

Makassar Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial

Selasa, 17 November 2026 13:39
Editor: Aksara Dewi
  • Bagikan
Makassar jadi percontohan Binmas


LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Program ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Surianto menyampaikan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar. Agenda itu meliputi kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan terhadap peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.

Surianto mengatakan, pengembangan PK Sukarela berpotensi menjadi model baru dalam pelayanan pemasyarakatan karena belum ditemukan penerapan serupa berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota," ujarnya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Menurut Surianto, Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 PK Sukarela. Mereka akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien.

Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk mobilitas dan transportasi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan.

Surianto menyebut Munafri telah memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Meski demikian, mekanisme dukungan dan sumber pendanaan masih perlu dibahas bersama perangkat daerah agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

"Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel," jelasnya.

Selain pengembangan PK Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi perhatian Bapas Makassar. Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.

Kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan lokasi dan mekanisme pelaksanaan telah tersedia ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial.

Surianto menjelaskan, skema tersebut sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi pidana alternatif. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pidana penjara, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Agenda lainnya adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan. Bapas Makassar berharap fasilitas tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar.

Melalui fasilitas itu, klien pemasyarakatan diharapkan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program bersama pemerintah kota, termasuk membuka peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bapas Makassar juga merencanakan peringatan ulang tahun kedua Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menampilkan capaian pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, serta memberikan apresiasi kepada para mitra.

Surianto menegaskan, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab Bapas, melainkan perlu melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat," imbuhnya.

Ia menilai keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari jumlah orang yang menjalani pidana, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan, memberdayakan, dan mengembalikan mereka ke kehidupan masyarakat secara produktif.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan dukungan penuh pemerintah kota terhadap penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan sosial.

"Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," kata Munafri.

Ia juga mendorong agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah teknis dan program nyata di lapangan. Salah satunya dengan menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.

Menurut Munafri, kesiapan lokasi dan mekanisme pelaksanaan diperlukan untuk mendukung penerapan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial mulai dijalankan.

Munafri turut memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar dan Bapas Makassar diharapkan dapat membangun model pemasyarakatan yang lebih inklusif, mengedepankan pemulihan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tags: Makassar percontohan Binmas

Populer

  • 1
    Mahasiswi Asal Makassar Angkat Isu Great Power hingga Relevansi UNCLOS dalam Kuliah Pakar Keamanan Maritim Unhan RI
  • 2
    Golkar Sulsel Serahkan Diskresi Lima Calon Ketua DPD, Musda Tujuh Daerah Segera Digelar
  • 3
    Mirroring hingga Menyamakan Napas, Agus Suharso Bagikan Teknik Hipnosis untuk Jurnalis Bangun Kedekatan dengan Narasumber
  • 4
    FTSE Russell Pertahankan Status Indonesia sebagai Emerging Market, 14 Saham Dihapus
  • 5
    Alfamart dan Zwitsal Layani 2.800 Ibu dan Anak Lewat Program Sahabat Posyandu

Ekonomi

  • OJK Perluas Akses Pembiayaan Produktif bagi Nelayan Takalar melalui Program EKI dan KNMP
    OJK Perluas Akses Pembiayaan Produktif bagi Nelayan Takalar melalui Program EKI dan KNMP
  • Iwan Sunito Bawa Proyek Properti 1,9 Miliar Dolar Australia di Sydney ke Investor Global, Bidik Peluang Investasi Indonesia
    Iwan Sunito Bawa Proyek Properti 1,9 Miliar Dolar Australia di Sydney ke Investor Global, Bidik Peluang Investasi Indonesia
  • Harga Emas Antam Naik Rp 5.000 per Gram, Selisih dengan Buyback Capai Rp 224.000
    Harga Emas Antam Naik Rp 5.000 per Gram, Selisih dengan Buyback Capai Rp 224.000
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Indeks
© 2024 - 2026 LUMINASIA.ID