LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Pemahaman masyarakat Kota Makassar mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih tergolong rendah. Berdasarkan survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang disampaikan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar, tingkat pemahaman masyarakat terkait perubahan tersebut baru mencapai sekitar 37 persen.
Kondisi ini mendorong Distaru Makassar kembali mengintensifkan sosialisasi aturan bangunan gedung, termasuk mengenai pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya bagi bangunan milik pemerintah.
Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, mengatakan sosialisasi diperlukan agar organisasi perangkat daerah (OPD) memahami ketentuan pembangunan dan pemanfaatan gedung sesuai regulasi.
“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” ujarnya saat membuka sosialisasi SLF di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026).
Menurut Syaifuddin, penerapan PBG di Makassar telah berlangsung sekitar tiga tahun. Meski demikian, hasil survei menunjukkan pemahaman mengenai perubahan aturan tersebut masih perlu ditingkatkan. Ia berharap peserta dari berbagai instansi turut membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda dalam penyelenggaraan bangunan gedung. PBG merupakan persetujuan atas rencana teknis pembangunan, sedangkan SLF menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan.
Syaifuddin menegaskan, bangunan milik pemerintah juga wajib memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Sebagai aset publik yang menunjang pelayanan masyarakat, gedung pemerintah harus memberikan jaminan keamanan bagi setiap penggunanya.
Distaru Makassar sebelumnya telah melakukan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap sejumlah bangunan pemerintah. Sampel yang diperiksa antara lain Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar. Secara keseluruhan, terdapat tujuh bangunan pemerintah yang telah diuji.
Untuk tahun ini, Distaru mengusulkan 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan setelah adanya kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Syaifuddin berharap anggaran untuk kegiatan itu dapat kembali diusulkan pada tahun depan.
Ia menilai pemerintah harus menjadi contoh dalam memenuhi ketentuan bangunan gedung sebelum menuntut kepatuhan dari pemilik bangunan swasta. Pemeriksaan kelaikan gedung pemerintah menjadi penting untuk memastikan standar keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi diterapkan secara konsisten.
Pemeriksaan teknis kelaikan bangunan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik atau tampilan luar. Sejumlah aspek yang perlu diperiksa meliputi kesesuaian tata letak dan intensitas bangunan, kekuatan struktur, kondisi utilitas, jaringan listrik, sistem tata udara, hingga sarana proteksi kebakaran. Pemeriksaan juga harus memastikan kondisi bangunan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui.
Syaifuddin berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat pemahaman dan komitmen setiap perangkat daerah dalam memenuhi persyaratan PBG dan SLF. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan bangunan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.
Melalui peningkatan pemahaman regulasi dan pengujian kelaikan secara bertahap, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat memastikan bangunan pemerintah lebih aman, andal, dan layak digunakan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola bangunan gedung di Kota Makassar.




