LUMINASIA.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan penyimpangan dalam penunjukan langsung perusahaan untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, modus yang didalami penyidik antara lain penggunaan bendera perusahaan lain atau pinjam bendera, penunjukan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka, hingga dugaan pemberian imbalan kepada oknum pejabat BNPB.
"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Selain itu, KPK menemukan dugaan adanya perusahaan yang telah ditentukan untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum di lingkungan BNPB.
Penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kenaikan harga tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kickback kepada pihak tertentu.
Budi mengatakan, penyidik masih menelusuri aliran dana yang dikelola oleh Bima Setiawan dan pihak lain berinisial RIC, termasuk tujuan penggunaan serta pihak-pihak yang diduga menerima dana tersebut.
Eks Kepala BNPB Diperiksa sebagai Saksi
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga telah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan.
Pemeriksaan dilakukan pada Kamis pekan sebelumnya melalui kerja sama antara penyidik KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Budi menjelaskan, Suharyanto diperiksa bersama seorang deputi BNPB yang masih berstatus prajurit TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan BNPB.
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penunjukan langsung perusahaan penyedia atau vendor untuk mengerjakan proyek BNPB.
KPK mendalami kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam penentuan pelaksana proyek serta dugaan praktik pemberian imbalan dalam proses pengadaan.
Menurut Budi, koordinasi antara KPK dan Puspom TNI terus dilakukan untuk mendukung kelancaran penyidikan, termasuk dalam pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan unsur personel militer aktif.
Adik Mantan Kepala BNPB Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka.
Bima diduga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan di BNPB.
Penyidik kini terus menelusuri mekanisme penunjukan perusahaan, dugaan afiliasi antara pelaksana proyek dengan pihak tersangka, serta aliran dana yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
Pengusutan perkara ini menjadi perhatian terhadap tata kelola penggunaan dana siap pakai kebencanaan, yang diperuntukkan mendukung penanganan keadaan darurat dan kebutuhan penanggulangan bencana.
KPK menyatakan pendalaman terhadap pihak-pihak terkait dan aliran dana masih berlangsung sebagai bagian dari proses penyidikan.




