LUMINASIA.ID, BOGOR — Pembangunan energi terbarukan menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, di balik ambisi meningkatkan kapasitas energi dan mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih bersih, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana memastikan pembangunan tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu refleksi seorang mahasiswa asal Makassar, Dian Aditya Ning Lestari, setelah berpartisipasi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI), Rabu (18/11/2026).
FGD yang mengangkat tema "Implementasi Kebijakan 100 GW: Diversifikasi Energi Surya dan Dukungan Optimal untuk Ketahanan Energi Nasional" tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan sektor energi, termasuk perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN Nusantara Power, serta PT Kawasan Industri Terpadu Batang.
Bagi mahasiswa tersebut, forum ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari diversifikasi energi Indonesia. Namun, diskusi tersebut juga memunculkan refleksi mengenai hubungan antara kepentingan pembangunan nasional dan realitas yang dihadapi masyarakat di daerah.
"Ini membuka mata saya tentang pentingnya PLTS. Namun, di sisi lain, saya juga merasa ada hal yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu bagaimana menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan masyarakat yang merasa tanahnya diambil untuk keperluan pembangunan PLTS, contohnya dalam kasus di Makassar," ungkapnya.
Refleksi tersebut berangkat dari kegelisahan bahwa pembangunan yang membawa tujuan besar bagi negara terkadang memiliki konsekuensi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi proyek. Bagi masyarakat, tanah bukan semata-mata aset atau bagian dari kebutuhan pembangunan, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan, tempat tinggal, sumber penghidupan, dan keberlangsungan masa depan keluarga.
Di sinilah persoalan pembangunan energi menjadi lebih kompleks. Negara membutuhkan investasi, infrastruktur, dan kapasitas pembangkit untuk menjamin ketersediaan energi. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa kepentingan dan hak mereka tidak dikesampingkan dalam proses pembangunan.
Menurutnya, mendukung transisi energi seharusnya tidak berarti mengabaikan persoalan sosial yang menyertainya. Sebaliknya, semakin besar ambisi pembangunan nasional, semakin penting pula memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses tersebut, bukan sekadar pihak yang harus menerima konsekuensinya.
Pengalaman mengikuti forum ini juga memperlihatkan bahwa ketahanan energi tidak cukup dipahami hanya melalui angka kapasitas pembangkit, besarnya investasi, maupun target kebijakan pemerintah. Ada dimensi sosial yang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai penerimaan masyarakat, keadilan dalam pemanfaatan ruang, dan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, serta warga terdampak.
Sebagai mahasiswa yang berasal dari Makassar dan sedang menempuh pendidikan di bidang pertahanan, refleksi tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan strategis nasional pada akhirnya akan selalu bersentuhan dengan kehidupan masyarakat di daerah.
Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kemampuan negara menyediakan energi, tetapi juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dijalankan. Pembangunan yang kuat semestinya mampu mempertemukan kepentingan negara dengan kepentingan rakyat.
Melalui partisipasi dalam FGD ini, ia memperoleh pemahaman bahwa masa depan energi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar percepatan pembangunan teknologi dan infrastruktur. Diperlukan pula kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat.
Sebab, transisi energi seharusnya bukan hanya tentang bagaimana Indonesia menghasilkan lebih banyak energi bersih, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan tanpa mengabaikan masyarakat yang berada di sekitarnya.




