LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) menyosialisasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Sosialisasi bertema "Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan" tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola fasyankes mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan perizinan dan standar teknis bangunan gedung.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh. Fuad Azis, saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa pengaturan bangunan gedung melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melibatkan pendekatan lintas sektoral.
Pengaturan tersebut mencakup empat kondisi bangunan, yakni sesuai peruntukan, berdasarkan keteraturannya, bersyarat, hingga bangunan yang tidak diizinkan. Mekanisme ini mengacu pada ketentuan ITBX (Izin, Terbatas, Bersyarat, dan Dilarang).
"Kondisi-kondisi seperti ini semakin mengunci kita ke dalam proses peraturan bangunan gedung yang ada di Kota Makassar. Semakin hari, semakin juga berubah dan bertambah aturan-aturan ini sehingga pihak kami selalu membuat sosialisasi setiap tahun untuk memperkuat kita dalam penguatan regulasi-regulasi terhadap persetujuan bangunan gedung," ujar Fuad.
Ia menjelaskan, perubahan regulasi menuntut masyarakat memahami peralihan perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG dan SLF.
Melalui mekanisme tersebut, pemenuhan persyaratan bangunan tidak hanya dilihat dari rencana desain, tetapi juga kondisi fisik bangunan setelah dibangun.
Aspek yang diperiksa meliputi standar teknis, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, serta kelayakan fungsi bangunan. Persyaratan ini menjadi perhatian penting bagi gedung yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.
"Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya," papar Fadil.
Sementara itu, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, menjelaskan perbedaan PBG dan SLF melalui analogi dokumen kendaraan.
Menurutnya, PBG merupakan persetujuan awal untuk mendirikan bangunan, sedangkan SLF menjadi bukti bahwa bangunan yang telah selesai dibangun memenuhi persyaratan keandalan dan layak digunakan.
"PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan," jelas Laode.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Makassar mendorong penguatan koordinasi dengan pengelola fasyankes dan pemangku kepentingan agar pemenuhan persyaratan bangunan gedung berjalan sesuai ketentuan.
Upaya ini diharapkan mendukung terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, tertib, dan memenuhi standar laik fungsi di Kota Makassar.




