LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menyegel bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha food court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Senin (16/11/2026).
Penyegelan dilakukan karena Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bangunan tersebut belum rampung, sementara aktivitas pembangunan masih terus berlangsung.
Pelaksanaan penyegelan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan Kepala Distaru Kota Makassar.
Mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, Koordinator Wilayah I Hermin, ST, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan dukungan sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan.
Sebelum penyegelan, Distaru telah melayangkan dua surat teguran kepada pemilik bangunan. Teguran pertama disampaikan pada Oktober, disusul teguran kedua pada awal November 2026.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, pemilik bangunan belum menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga penyegelan tetap dilaksanakan.
Hermin menegaskan, setiap pembangunan di Kota Makassar, baik untuk kepentingan usaha maupun nonusaha, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, pemanfaatan bangunan juga harus sesuai dengan peruntukan izin yang dimiliki. Bangunan dengan izin rumah tinggal, misalnya, tidak boleh dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Setiap pembangunan wajib memiliki IMB/PBG. Bukan hanya sekadar memiliki izin, tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Izin rumah tinggal harus digunakan untuk rumah tinggal, jangan dijadikan sebagai tempat usaha," tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran tata ruang dan ketentuan bangunan gedung.
Distaru Makassar melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang setiap hari menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan di 14 kecamatan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota meminimalkan pelanggaran pembangunan serta memastikan pemanfaatan bangunan di Makassar sesuai ketentuan perizinan.




