LUMINASIA.ID, JAKARTA – Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut keseimbangan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi pengelolaan sumber daya. Sejumlah persoalan tersebut menjadi perhatian Dian Aditya Ning Lestari, mahasiswa asal Makassar, dalam Kuliah Pakar Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Rabu, 18 November 2026.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Sains Pangan, Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI, Dian terlibat aktif dalam diskusi bersama tiga narasumber, yakni Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM); serta Muhammad Hadi Nainggolan, S.P., Ketua Bidang Pertanian dan Satgas Pangan BPP HIPMI periode 2025–2026.
Mengangkat tema Membangun Arsitektur Ketahanan Pangan Nasional: Transformasi Kebijakan, Inovasi Strategis, dan Tata Kelola Sistem Pangan, kuliah pakar tersebut membahas berbagai pendekatan untuk memperkuat sistem pangan nasional. Namun, bagi Dian, persoalan ketahanan pangan perlu dilihat lebih jauh, terutama ketika kebijakan pembangunan berhadapan dengan kepentingan masyarakat dan tantangan lingkungan.
Dalam sesi bersama Heru Tri Widarto, Dian mempertanyakan bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan pengembangan sektor pangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam persoalan pemanfaatan lahan. Ia mengangkat contoh penolakan masyarakat di Papua terhadap pembangunan yang dinilai bersinggungan dengan ruang hidup dan kepentingan masyarakat setempat.
Dian menilai peningkatan produksi dan pengembangan komoditas strategis tidak seharusnya mengabaikan aspek sosial. Menurutnya, kebijakan ketahanan pangan perlu memastikan bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan turut memperoleh manfaat, bukan justru menghadapi persoalan baru akibat perubahan pemanfaatan ruang dan lahan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Heru menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai potensi ekonomi dari komoditas pangan. "Selama masyarakat diberi edukasi tentang pangan apa yang memberi profit, saya rasa mereka akan berubah," ujar Heru.
Pernyataan tersebut membawa diskusi pada pentingnya membangun pemahaman masyarakat mengenai nilai ekonomi sektor pangan. Meski demikian, persoalan yang diangkat Dian juga memperlihatkan bahwa edukasi ekonomi perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kebutuhan, hak, dan penerimaan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pada sesi berikutnya, Dian mengangkat persoalan perubahan iklim dan dampaknya terhadap keberlanjutan produksi pangan ketika berdiskusi dengan Prof. Subejo. Ia menyoroti perlunya pendekatan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga memperhitungkan keseimbangan ekosistem dan kemampuan lingkungan dalam menopang kebutuhan pangan jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Subejo menjelaskan pentingnya penerapan tata cara pengelolaan pangan dan pertanian yang ramah iklim. Salah satu pendekatan yang disampaikan adalah pengaturan komposisi vegetasi dan pepohonan, yakni 60 persen vegetasi dan 40 persen pohon yang diproyeksikan tumbuh dalam kurun waktu 30 tahun.
"Memang kita harus menjaga keseimbangan dengan membuat tata cara pangan ramah iklim, seperti 60 persen vegetasi dan 40 persen pohon yang akan tumbuh selama 30 tahun," kata Subejo.
Menanggapi penjelasan tersebut, Dian menyampaikan bahwa pendekatan semacam itu patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Sulawesi Selatan. Ia bahkan mengaitkannya dengan gagasan pembangunan daerah yang ingin diwujudkannya apabila kelak mendapat kesempatan memimpin Sulawesi Selatan sebagai gubernur.
Menurut Dian, pengembangan sistem pertanian yang memperhatikan keseimbangan vegetasi dan pepohonan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Diskusi keduanya berlanjut pada persoalan penggunaan air dalam produksi beras. Prof. Subejo menjelaskan adanya mekanisme penanaman padi yang memungkinkan penggunaan air dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan metode konvensional.
Dian menyambut gagasan tersebut dan menyampaikan keinginannya untuk menerapkan pendekatan serupa di Sulawesi Selatan apabila kelak memimpin provinsi tersebut. Baginya, efisiensi penggunaan air merupakan bagian penting dari strategi pembangunan pertanian yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya.
Sementara itu, dalam sesi bersama Muhammad Hadi Nainggolan, Dian mengangkat peluang pengembangan model bisnis maggot sebagai bagian dari inovasi pengelolaan sampah dan penguatan sektor pangan.
Ia menyoroti bagaimana pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot dapat dikembangkan tidak hanya sebagai kegiatan pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai ekonomi produktif, khususnya untuk mendukung kebutuhan pakan ternak.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Hadi justru mendorong agar pemanfaatan maggot tidak berhenti sebagai inisiatif bisnis individual atau komunitas. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menjadikan pengelolaan maggot sebagai kewajiban yang diterapkan secara sistematis.
"Maggot harus menjadi kewajiban yang diterapkan pemerintah daerah untuk konsumsi ternak ayam maupun model untuk penanganan sampah di kantor pemerintah, perhotelan, dan lain-lain," ujar Hadi.
Gagasan tersebut memperluas pembahasan mengenai maggot dari perspektif bisnis menjadi persoalan kebijakan publik. Pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah organik dari berbagai institusi, sekaligus menghubungkannya dengan kebutuhan pakan ternak.
Bagi Dian, ketiga diskusi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Persoalan penerimaan masyarakat terhadap pembangunan, adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim, efisiensi penggunaan air, hingga inovasi pengelolaan sampah merupakan bagian dari tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan lintas sektor.
Sebagai mahasiswa yang berasal dari Makassar, Dian melihat berbagai gagasan yang muncul dalam kuliah pakar tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembangunan Sulawesi Selatan. Potensi pertanian, sumber daya alam, serta kebutuhan pengelolaan lingkungan di daerah memerlukan kebijakan yang mampu menghubungkan kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.
Kuliah pakar tersebut dibuka oleh Kepala Program Studi Sains Pangan Unhan RI, Kolonel Arm Dr. Ferdinand H. Siagian, S.T., M.Han. Heru Tri Widarto membawakan materi mengenai sinergi kebijakan hulu-hilir dan penguatan komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Prof. Subejo membahas transformasi sosial ekonomi dan kelembagaan petani, sedangkan Muhammad Hadi Nainggolan mengulas transformasi rantai nilai pangan lokal melalui inovasi bisnis dan kemitraan strategis.
Partisipasi Dian dalam diskusi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan ketahanan pangan tidak semata-mata menjadi ranah teknis pertanian. Dalam perspektif ketahanan nasional, kemampuan negara menjaga ketersediaan pangan harus berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah.
Ketahanan pangan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak pangan dapat diproduksi, melainkan juga bagaimana sistem tersebut dibangun secara adil, efisien, dan berkelanjutan.




