JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan tersebut mengubah sembilan ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan menjadi salah satu dasar persiapan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut. Ia menyebut persiapan sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan peraturan.
“Iya benar,” kata Isir saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/11/2026).
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026. Aturan itu ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, dan ditetapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada tanggal yang sama.
Penerbitan Perpol tersebut berlangsung menjelang rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit, yang dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut berstatus tersangka.
Sembilan Ketentuan Kode Etik Diubah
Salah satu perubahan penting dalam Perpol terbaru berkaitan dengan susunan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam aturan baru, anggota majelis tidak harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada anggota Polri yang menjalani sidang etik.
Perubahan pertama terdapat pada Pasal 1 angka 6 mengenai pengertian banding. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding mencakup pelanggar, suami atau istri, anak, dan orang tua pelanggar.
Setelah diubah, hak mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar.
Perubahan kedua menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Perubahan ketiga terdapat pada Pasal 19 ayat (5), yang mengatur batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan. Dalam aturan sebelumnya, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Menjadi Dasar Persiapan Sidang Etik
Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir tidak menampik bahwa persiapan sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol baru.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Isir.
Perubahan ketentuan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme pemeriksaan etik di lingkungan Polri. Adapun sembilan ketentuan yang diubah mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengajuan banding, tindak lanjut audit investigasi, hingga mekanisme pemeriksaan dan persidangan etik.
Dengan diterbitkannya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Polri menyiapkan landasan aturan untuk pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit. Rincian perubahan lainnya perlu merujuk pada keseluruhan naskah peraturan tersebut.




