LUMINASIA.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Aturan ini memungkinkan negara merampas aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana, tidak hanya korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dilansir Detik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ketentuan tersebut mencakup berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk penipuan investasi dan praktik judi online.
"Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Ketentuan mengenai jenis tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 4. Selain korupsi, terdapat enam kelompok tindak pidana lain yang dapat menjadi dasar perampasan aset, yaitu:
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Tindak pidana penyelundupan manusia.
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Tindak pidana perdagangan orang.
Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dengan ketentuan tersebut, perampasan aset tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga harta yang berkaitan dengan berbagai kejahatan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dasco secara khusus menyoroti praktik judi online yang selama ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurutnya, aset bandar judi online juga dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan tersebut.
Meski telah disahkan DPR, undang-undang ini tidak langsung berlaku. Pemberlakuannya dimulai 12 bulan sejak undang-undang diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset.
Selain itu, aturan ini tidak berlaku surut. Artinya, ketentuan perampasan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bagian dari pengaturan mekanisme hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, dengan cakupan kejahatan yang telah ditentukan dalam undang-undang.




