Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sesuai ketentuan.
Pramono menyatakan kebijakan penetapan UMP Jakarta 2027 telah melalui pertimbangan untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Ia mengakui bahwa keputusan mengenai besaran upah minimum tidak selalu dapat memenuhi seluruh tuntutan, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha.
"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," kata Pramono.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil pendekatan moderat dan rasional dalam menentukan besaran kenaikan upah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujarnya.
Pramono juga menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
"Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," tegasnya.
UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp 5.729.876.
Kenaikan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pengupahan daerah untuk tahun mendatang, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha dalam mempertahankan kegiatan operasionalnya.
Dengan penegasan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap perusahaan dapat menjalankan ketentuan pengupahan sesuai regulasi yang berlaku. Penerapan UMP juga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga perlindungan hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang kondusif di Ibu Kota.




