LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kolaborasi dengan PT Pegadaian. Program ini mendorong masyarakat memilah sampah rumah tangga untuk kemudian dikonversi menjadi nilai ekonomi, salah satunya melalui Tabungan Emas.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Sabtu (21/11/2026).
Mengangkat tema “FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri”, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, Pegadaian, pengelola bank sampah, dan mitra penyerap hasil pengolahan sampah.
Menurut Munafri, program penukaran sampah menjadi Tabungan Emas tidak hanya membantu mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.
“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Appi.
Targetkan Bank Sampah Hadir di 1.005 RW
Munafri menegaskan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia usaha, komunitas, dan warga.
Salah satu upaya yang telah berjalan adalah kerja sama Pemkot Makassar dengan Pegadaian melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas. Kolaborasi tersebut sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa, Makassar menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang perlu ditangani dari hulu hingga hilir.
Munafri menyebutkan, timbulan sampah Kota Makassar pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 1.054 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 54,46 persen merupakan sampah organik dan 15,30 persen sampah plastik.
Untuk memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya, Pemkot Makassar mengembangkan bank sampah unit di lingkungan RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran, hingga perkantoran.
Jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026. Selain itu, Makassar memiliki tiga bank sampah pusat yang berlokasi di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Ke depan, Munafri menargetkan seluruh 1.005 RW di Makassar memiliki bank sampah. Ia berharap Pegadaian dan FORSEPSI dapat mengambil peran lebih besar dalam pembinaan serta pengembangan jaringan tersebut.
“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.
Pendapatan Bank Sampah Meningkat, Target Omzet Rp12 Miliar
Pengembangan bank sampah juga mulai menunjukkan dampak ekonomi. Munafri memaparkan, pendapatan bank sampah pusat yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemkot Makassar pun menargetkan omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.
Menurut Munafri, capaian tersebut menunjukkan bahwa sampah dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi sirkular sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Ia berharap kerja sama dengan Pegadaian dan FORSEPSI tidak hanya memperluas jaringan bank sampah, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan nilai tambah material yang dikumpulkan.
Pembenahan TPA Tamangapa Dilanjutkan
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memaparkan upaya Pemkot Makassar membenahi sistem pengelolaan sampah, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa di Antang.
Ia mengakui Makassar sebelumnya menjadi salah satu daerah yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem open dumping.
Melalui pembenahan bertahap, pemerintah kota terus berupaya memperbaiki pengelolaan TPA agar memenuhi standar yang lebih baik dan dapat keluar dari sanksi administratif.
Namun, Munafri mengingatkan bahwa pembenahan TPA saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Perbaikan juga harus dilakukan pada sistem pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan agar sampah yang berakhir di TPA benar-benar hanya berupa residu.
Edukasi pemilahan sampah juga mulai diperluas ke sekolah-sekolah. Anak-anak didorong mengenali jenis sampah organik dan anorganik, dengan penyediaan tempat sampah terpilah agar kebiasaan tersebut terbentuk sejak dini.
Munafri turut mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus pengelolaan sampah dalam setiap kegiatan besar di Makassar, seperti konser, festival, dan berbagai acara lainnya.
Menurutnya, kegiatan yang melibatkan ribuan orang berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Ia mencontohkan acara dengan 10.000 pengunjung dapat menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral.
Karena itu, FORSEPSI diharapkan dapat bekerja sama dengan penyelenggara acara atau event organizer untuk menyediakan layanan pemilahan dan pengumpulan sampah.
Pegadaian Dorong Sampah Menjadi Aset Keluarga
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku), Pratikno, menegaskan komitmen perusahaan untuk memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Ia menilai gerakan bank sampah memiliki peran strategis karena menghubungkan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi warga.
Pratikno juga mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam membenahi pengelolaan sampah secara terintegrasi, mulai dari kewajiban pemilahan di sumbernya, pembenahan TPA Tamangapa, hingga penguatan jaringan bank sampah.
Menurutnya, seluruh mata rantai pengelolaan perlu terhubung, mulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah, pengumpulan melalui bank sampah, hingga penyerapan material oleh mitra offtaker. Hal ini menjadi salah satu fondasi untuk mendukung target Makassar bebas sampah pada 2029.
Bagi Pegadaian, pengembangan bank sampah juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Program ini dinilai memberikan manfaat lingkungan melalui pengurangan sampah, manfaat sosial melalui pemberdayaan ekonomi, serta manfaat tata kelola melalui penguatan kelembagaan bank sampah.
Pegadaian turut memperkenalkan Tabungan Emas sebagai sarana untuk mengakumulasikan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah menjadi aset jangka panjang bagi keluarga.
“Hasil jerih payah memilah sampah, sekecil apa pun awalnya, akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika bisa diakumulasikan menjadi aset yang aman dan bernilai jangka panjang, seperti melalui Tabungan Emas PT Pegadaian,” tutur Pratikno.
Ia menambahkan, Pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku berkomitmen memperluas edukasi keuangan, membuka akses layanan yang mudah dan transparan, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat.
Pratikno menegaskan keberhasilan gerakan bank sampah tidak semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang terkumpul, tetapi juga dari kemampuan kegiatan tersebut menciptakan nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.




