LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar memperketat pendataan dan verifikasi rutin terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan aset pemerintah tercatat akurat, transparan, serta terlindungi secara hukum.

Kebijakan tersebut mencakup inventarisasi ulang aset bergerak maupun tidak bergerak yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dan hilangnya peluang pendapatan daerah.

Kepala BPKAD Makassar, Muh. Dakhlan, menegaskan bahwa pengetatan verifikasi diperlukan untuk meminimalisasi celah penyimpangan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang selama ini kurang produktif.

“Kami berkomitmen untuk menata dan mengamankan seluruh aset daerah di Kota Makassar secara lebih ketat dan berkala. Pendataan serta verifikasi rutin ini bukan sekadar pemenuhan administratif semata, tetapi langkah strategis agar setiap jengkal aset milik pemerintah kota benar-benar tercatat valid, terlindungi secara hukum, dan bisa dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Muh. Dakhlan saat dikonfirmasi, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, penataan administrasi aset yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memaksimalkan pemanfaatan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui sistem pengawasan dan pemutakhiran data yang terintegrasi, BPKAD Makassar berharap seluruh kepala OPD kooperatif melaporkan kondisi riil aset di wilayah kerja masing-masing.

Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.