LUMINASIA.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 192 pelaku industri pasar modal, terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI), telah menyampaikan komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha hingga 29 Oktober 2026.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan integritas pelaku industri. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat menciptakan industri pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing sekaligus meningkatkan perlindungan investor.
Komitmen tersebut disampaikan OJK melalui siaran pers bernomor SP 222/DKPU/OJK/XI/2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kebijakan pengelompokan kegiatan usaha ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua regulasi tersebut, OJK mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko perusahaan. Tujuannya untuk memastikan kapasitas setiap perusahaan sejalan dengan kompleksitas kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi.
Rincian Pengelompokan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
Berdasarkan data hingga 29 Oktober 2026, dari 107 Perusahaan Efek yang telah menyampaikan komitmen, sebanyak 74 perusahaan memilih kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3, sebanyak 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.
Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi yang telah menyampaikan pilihan kelompok kegiatan usaha, sebanyak 70 perusahaan memilih Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1.
Pengelompokan tersebut menjadi dasar penentuan jenis kegiatan usaha yang dapat dijalankan masing-masing perusahaan berdasarkan kemampuan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan OJK.
OJK memberikan masa transisi kepada pelaku industri untuk melakukan penyesuaian secara bertahap. Pemenuhan seluruh persyaratan ditargetkan dapat diselesaikan hingga April 2029.
Selama periode tersebut, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta melakukan koordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait.
OJK juga menekankan pentingnya dukungan pemegang saham dalam memastikan kecukupan modal, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
OJK Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran
Selain mendorong penguatan kelembagaan, OJK juga meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah terjadinya pelanggaran berulang.
OJK menyatakan akan mengenakan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. Di samping itu, pembinaan dan evaluasi terhadap penyebab pelanggaran terus dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan perusahaan.
Sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan Perusahaan Efek, OJK telah meminta perusahaan terkait melakukan sejumlah perbaikan.
Langkah tersebut meliputi peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai agar kepatuhan terhadap regulasi dapat terjaga. Perusahaan juga diminta memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan.
Selain itu, OJK meminta perusahaan mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh, menetapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, serta menyampaikan hasil evaluasi dan pelaksanaan perbaikan kepada OJK.
Dalam pengawasan terhadap Manajer Investasi, OJK juga memperkuat komunikasi dengan asosiasi industri serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan dan penerapan tata kelola yang baik.
Melalui berbagai langkah tersebut, OJK berupaya menerapkan pendekatan pengawasan yang mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan.
Penguatan regulasi dan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas industri pasar modal nasional, memperkuat perlindungan investor, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.
