LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar masih menggunakan Bank Sulselbar, menyusul wacana pengalihan rekening gaji ke bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kepala BPKAD Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengatakan hingga Senin (14/9/2026), pihaknya belum menerima informasi maupun regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN tersebut.
“Saya belum tahu teknisnya. Kalau itu belum ada, belum ada. Sejauh ini kita tetap sesuai mekanisme saja,” ujar Dakhlan.
Menurutnya, BPKAD Makassar masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan maupun pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian sistem pembayaran gaji ASN.
Baca: BPKAD Makassar Bahas Penambahan Modal untuk BPR dan Perumda Pasar
“Sepengetahuan saya, masih tetap menggunakan Bank Sulselbar,” tegasnya.
Dakhlan menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat sepanjang telah memiliki dasar regulasi dan petunjuk teknis yang jelas.
“Kalau memang ada dari pusat, pasti regulasinya ada. Tentu, selama sesuai regulasi dan sesuai instruksi, kita harus laksanakan,” katanya.
Karena itu, BPKAD Makassar belum mengambil langkah khusus terkait wacana pemindahan rekening penggajian ASN ke bank-bank Himbara.
Dakhlan menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengaturan keuangan pemerintah daerah.
“Ini semua kita serahkan ke pusat bagaimana pengaturannya. Karena yang namanya Kementerian Keuangan kan semuanya regulasinya dari pusat,” jelasnya.
Selama ini, pembayaran gaji ASN lingkup Pemkot Makassar dilakukan melalui Bank Sulselbar. Bank pembangunan daerah tersebut juga memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan Pemkot Makassar sebagai salah satu pemegang saham.
Baca: BPKAD Makassar Perkuat Kompetensi Pengelola Keuangan SKPD
Wacana pemindahan rekening gaji ASN ke Himbara turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi sumber dana murah atau dana pihak ketiga yang selama ini menopang likuiditas bank daerah.
Perubahan rekening penggajian juga berpotensi berdampak pada penyaluran kredit ASN dan mekanisme pembayaran angsuran yang terhubung dengan rekening gaji.
Selain itu, berkurangnya dana kelolaan dapat memengaruhi kontribusi bank pembangunan daerah kepada pemerintah daerah, termasuk melalui pembagian dividen.
Meski demikian, untuk Kota Makassar, BPKAD memastikan belum ada perubahan kebijakan pembayaran gaji ASN. Mekanisme melalui Bank Sulselbar tetap berjalan hingga pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru yang dilengkapi dasar hukum dan petunjuk teknis.
