LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,266 triliun, meningkat dibandingkan APBD Pokok 2026 yang berada di kisaran Rp5,1 triliun.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026), dengan penambahan anggaran yang diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut antara lain didorong penambahan alokasi untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp30 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp2 miliar.

Tambahan anggaran BPJS Ketenagakerjaan juga mendukung program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan, yang menjadikan Makassar sebagai kota percontohan nasional pertama dalam pelaksanaan program tersebut.

Pada sisi pendapatan, Pemkot Makassar melakukan rasionalisasi sekitar Rp120 miliar agar target penerimaan daerah lebih realistis hingga akhir tahun. Penyesuaian proyeksi pendapatan tersebut turut memperhitungkan ketersediaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Dalam struktur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,566 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,266 triliun.

Selisih defisit sebesar Rp699,852 miliar ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, sehingga struktur anggaran tetap berimbang.

Dakhlan menambahkan, pengesahan APBD Perubahan menjadi landasan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir tahun.

Sementara itu, penyesuaian program multiyears dilakukan dengan memperhitungkan realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun anggaran.