LUMINASIA.ID, JAKARTA – Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih menjadi persoalan serius dalam keselamatan lalu lintas di Indonesia. Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan kelalaian pengemudi, tetapi juga mencakup kondisi kendaraan, perawatan armada, kompetensi sopir, hingga tanggung jawab perusahaan pemilik angkutan.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kecelakaan seperti rem blong merupakan dampak dari persoalan struktural yang belum tertangani secara menyeluruh.
Menurut Djoko, sejumlah faktor yang berkontribusi antara lain kelalaian dalam perawatan kendaraan, lemahnya pengawasan uji berkala atau KIR, persoalan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta minimnya perlindungan dan peningkatan kompetensi pengemudi.
“Padahal, jika ditelisik lebih dalam, rentetan musibah seperti rem blong merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang jauh lebih kompleks, mulai dari kelalaian perawatan armada, lemahnya pengawasan uji berkala (KIR), carut-marut penerbitan SIM, hingga minimnya pelindungan dan kompetensi pengemudi di jalan raya,” kata Djoko dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur tahun 2026, sejumlah truk pengangkut semen, seperti jenis flat deck, molen, hi-blow, dan trailer, masih ditemukan tidak menjalani uji KIR secara berkala serta minim perawatan.
Kondisi tersebut diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di perusahaan angkutan.
Investigasi Kecelakaan Harus Menjangkau Pemilik Armada
Djoko menegaskan, penyelidikan kecelakaan angkutan barang tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan pengemudi. Investigasi perlu mencakup kondisi sistem pengereman, riwayat perawatan kendaraan, kelengkapan KIR, serta kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan.
Pemilik usaha angkutan juga perlu dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan.
Selain kondisi kendaraan, persoalan penerbitan dan perpanjangan SIM turut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi dari komunitas pengemudi truk, biaya perpanjangan SIM B1 dan B2 disebut mencapai Rp1,3 juta hingga Rp1,8 juta.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta tes pendukung yang berada di kisaran Rp225.000 hingga Rp260.000. Karena itu, Djoko menilai proses penerbitan dan perpanjangan SIM perlu dievaluasi.
Kepatuhan terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga harus diperiksa, khususnya terkait pengaturan rute dan jam operasional truk molen. Pemilik proyek maupun kontraktor dinilai perlu ikut bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
Kompetensi Pengemudi dan Kelayakan Kendaraan Perlu Dibenahi
Persoalan kompetensi pengemudi juga menjadi faktor penting. Pemetaan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 2024 menemukan masih adanya pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai golongan SIM, bahkan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun memiliki sertifikat kompetensi.
Djoko juga menyoroti rendahnya penghasilan pengemudi yang disebut berkisar Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut menyoroti penurunan jumlah pengemudi bus dan truk hingga memasuki zona bahaya. Kemampuan pengemudi dalam mengoperasikan teknologi kendaraan serta mendeteksi kerusakan juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Sudah saatnya paradigma penegakan hukum dan penanganan keselamatan transportasi barang di Indonesia dirombak total,” ucap Djoko.
Ia menegaskan, penanganan kecelakaan harus menyentuh akar persoalan dan tidak semata-mata membebankan kesalahan kepada pengemudi.
“Penyelidikan tidak boleh lagi berhenti pada pengemudi yang menjadi korban sistem, melainkan harus menyentuh akar pertanggungjawaban pemilik usaha, pengembang proyek, hingga integritas kelembagaan,” ujarnya.
Menurut Djoko, keselamatan transportasi barang membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar kelaikan teknis kendaraan, kompetensi pengemudi dan mekanik, tanggung jawab perusahaan, hingga efektivitas pengawasan pemerintah.
