LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mempercepat pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Namun, rencana pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut masih terkendala sengketa kepemilikan tiga bidang tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan dipercepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang lebih baik.
Meski demikian, Pemkot tidak dapat langsung melakukan pembayaran ganti rugi karena terdapat sejumlah pihak yang mengajukan klaim kepemilikan dengan dasar dokumen berbeda.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, kendala tersebut bukan semata-mata lambatnya proses pembangunan, melainkan persoalan kepastian hukum atas lahan yang masuk dalam objek pengadaan tanah.
Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat beberapa klaim kepemilikan dengan dasar alas hak yang berbeda. Persoalan tersebut juga melibatkan gugatan dari sejumlah pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi.
Selain itu, terdapat somasi dari seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelasnya.
Izhar mengungkapkan, hasil penelusuran sementara menunjukkan tiga pihak memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah yang terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Ketiganya memiliki dokumen berbeda yang masih perlu diteliti untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah.
Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi. Lahan tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244.
Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
Perbedaan dokumen tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak dapat menjadi dasar pembayaran ganti kerugian atau masih membutuhkan penegasan status hukum.
Di kawasan yang sama, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare. Keberadaan sertifikat tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang sedang ditelusuri pemerintah.
Skema Pengadaan Tanah Diubah
Menghadapi kompleksitas sengketa tersebut, Pemkot Makassar menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau mekanisme business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan menggunakan tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Izhar menjelaskan, Pemkot terlebih dahulu harus menyelesaikan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkan proses tersebut kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi, ATR/BPN akan melanjutkan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut mencakup pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap objek maupun subjek tanah.
“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Setelah verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya. Apabila status tanah telah jelas, tetapi perkara hukum masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembagian Kewenangan Pembangunan
Izhar menegaskan, Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pembebasan lahan. Sementara itu, pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan. Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan dengan pendanaan dari APBN.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi tahapan penting sebelum pembangunan fisik dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Izhar memahami tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan jembatan tersebut, mengingat kawasan Barombong merupakan salah satu jalur yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutupnya.
