LUMINASIA.ID, Jakarta – Penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menandai babak baru kepemimpinan Fraksi Partai Golkar di parlemen, khususnya dalam penguatan agenda ekonomi dan keuangan nasional. Politikus perempuan senior Golkar itu resmi menggantikan Adies Kadir yang mengundurkan diri untuk menjalani tugas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Dilansir Liputan 6, keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (27/1/2026). Dengan penetapan ini, Sari Yuliati akan mengoordinasikan Bidang Ekonomi dan Keuangan DPR RI, salah satu sektor strategis di tengah tantangan fiskal, investasi, dan stabilitas ekonomi global.
“Apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada peserta rapat. Persetujuan pun diberikan secara aklamasi oleh anggota dewan yang hadir.
Pengangkatan Sari Yuliati dinilai memperkuat posisi Golkar dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari juga dikenal sebagai bendahara berpengalaman di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Figur Teknis dengan Rekam Jejak Panjang
Berbeda dari banyak politisi yang berlatar belakang hukum atau komunikasi, Sari Yuliati memiliki dasar pendidikan teknik sipil. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Trisakti dan melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia. Latar belakang teknokratik ini disebut menjadi nilai tambah dalam pembahasan isu-isu pembangunan dan anggaran.
Perjalanan politik Sari di Golkar dimulai sejak 2004. Ia tercatat pernah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari bendahara hingga wakil sekretaris jenderal, termasuk mengelola wilayah Indonesia Timur. Konsistensi dan loyalitasnya di struktur partai menjadikan Sari sebagai salah satu figur kepercayaan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Representasi Perempuan di Pimpinan DPR
Masuknya Sari Yuliati ke jajaran pimpinan DPR RI juga mempertegas peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik tingkat nasional. Di tengah sorotan publik terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, posisi ini dinilai bukan sekadar simbolik, melainkan strategis.
Sebagai koordinator bidang ekonomi dan keuangan, Sari Yuliati akan berperan penting dalam sinkronisasi kerja komisi-komisi terkait APBN, investasi, perbankan, hingga kebijakan fiskal nasional.
Pengangkatan Sari dilakukan sesuai Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, yang mengatur mekanisme penggantian pimpinan DPR karena pengunduran diri.
Dengan jabatan barunya, Sari Yuliati dihadapkan pada ekspektasi besar: menjaga stabilitas kebijakan ekonomi parlemen sekaligus mengukuhkan peran Golkar sebagai kekuatan utama dalam arah kebijakan nasional.
