LUMINASIA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat penetapan kepala Puskesmas definitif di 47 fasilitas layanan kesehatan yang tersebar di 15 kecamatan.
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di sektor kesehatan pada era kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan proses seleksi kepala Puskesmas kini dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.
Baca: Resmikan Gedung Baru, Bupati Gowa Tekankan Kualitas Layanan Puskesmas Bajeng
“Dengan langkah ini, diharapkan kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan, penetapan pejabat definitif penting untuk memastikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan.
Selama ini, sebagian besar kepala Puskesmas di Makassar masih berstatus pelaksana tugas (Plt), yang dinilai memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis.
Munafri menjelaskan, seleksi kepala Puskesmas telah melalui tahapan panjang sejak Maret 2026, dengan total 84 peserta yang mengikuti proses berjenjang, mulai dari tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara.
Dalam seleksi ini, Pemkot Makassar juga membuka kesempatan lebih luas bagi berbagai latar belakang tenaga kesehatan, tidak hanya dokter, tetapi juga bidan dan lulusan kesehatan masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia, dengan mengedepankan kompetensi dibanding latar belakang profesi.
“Prinsipnya, kita ingin menerapkan the right man on the right place, menempatkan orang sesuai kompetensi dan kemampuannya,” tegas Munafri.
Ia menyebut, seluruh hasil seleksi akan diakumulasi untuk menentukan peringkat peserta sebelum dilakukan penempatan dan pelantikan.
“Saat ini prosesnya sudah berjalan, tinggal menunggu hasil scoring untuk penempatan dan pengukuhan,” katanya.
Munafri juga mengisyaratkan bahwa pelantikan kepala Puskesmas akan dilakukan lebih dulu sebelum pengangkatan kepala sekolah.
“Sepertinya Kapus dulu baru Kepsek,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan kebijakan penetapan kepala Puskesmas definitif merupakan arahan langsung Wali Kota.
“Selama ini kepala Puskesmas masih banyak yang berstatus Plt. Tentu Bapak Wali Kota ingin semua posisi itu diisi pejabat definitif agar pertanggungjawaban dan kewenangannya menjadi jelas,” jelasnya.
Menurutnya, status definitif menjadi krusial untuk mendorong optimalisasi kinerja, terutama dalam menjalankan program prioritas di sektor kesehatan.
Ia menambahkan, materi seleksi mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kemampuan menyerap aspirasi masyarakat, pelaksanaan program prioritas seperti penanganan stunting, hingga integritas dan kemampuan manajerial.
“Kami ingin melihat bagaimana mereka menyusun perencanaan, menjalankan program prioritas, hingga aspek integritas dan inovasi,” ujarnya.
Saat ini, hasil seleksi masih dalam tahap penghitungan nilai dan akan segera dirapatkan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) serta Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Baca: Pelindo dan Pemkot Makassar Perkuat Sinergi, Taman Km 0 hingga Penataan Parkir Truk Jadi Fokus
“Target kami dalam satu minggu ini sudah selesai dan bisa ditetapkan,” tambahnya.
Ia menegaskan, peserta dengan peringkat terbaik dan memenuhi seluruh kriteria akan ditetapkan sebagai kepala Puskesmas definitif.
