LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memberikan kado istimewa bagi bayi yang lahir bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar. Puluhan bayi yang lahir pada Senin (9/11/2026) langsung difasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK).
Penyerahan dokumen kependudukan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengunjungi tiga bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa.
Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memastikan setiap anak memperoleh identitas kependudukan sejak hari pertama kehidupannya. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dengan mekanisme tersebut, orang tua tidak perlu mendatangi kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen kependudukan anak karena proses pelayanan telah dikoordinasikan melalui rumah sakit tempat persalinan berlangsung.
Munafri mengatakan, pencatatan identitas anak sejak lahir bukan sekadar pemenuhan hak administrasi kependudukan, melainkan juga menjadi bagian penting dalam penyediaan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Menurutnya, ketersediaan data kependudukan yang valid akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, tenaga medis hingga tenaga pengajar.
Ia mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang terus mengalami pertumbuhan. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan tersebut perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur dasar, mulai dari puskesmas, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Karena itu, Munafri menilai pemerintah membutuhkan basis data kependudukan yang akurat agar pembangunan fasilitas publik dapat direncanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan pendataan, ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat, bukan sekadar menunggu warga datang ke kantor pemerintahan untuk memperoleh pelayanan.
“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M Hatim, menjelaskan bahwa penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK tersebut merupakan bentuk perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar kepada bayi yang lahir pada momentum hari jadi kota.
Hingga Senin siang, tercatat sekitar 30 bayi telah lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan mendapatkan fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan.
Hatim menjelaskan, pelayanan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Meski demikian, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku, termasuk persyaratan bagi bayi dari orang tua yang tercatat sebagai warga Kota Makassar.
“Di momen ulang tahun Kota Makassar, Dukcapil menerbitkan akta kelahiran bagi bayi baru lahir bertepatan dengan HUT Kota Makassar,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, menyampaikan bahwa kerja sama antara Dukcapil dan fasilitas pelayanan kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan layanan persalinan. Pemerintah Kota Makassar berharap cakupan kolaborasi ini dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan.
Nursaidah menyebutkan, perluasan kerja sama juga diarahkan kepada rumah sakit umum serta 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari jumlah tersebut, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dengan Dukcapil. Ke depan, fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama diharapkan dapat semakin memaksimalkan pelayanan tersebut.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.
Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan fasilitas kesehatan ini, Pemkot Makassar berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap kelahiran tercatat secara resmi sejak awal kehidupan.
