LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai menyalurkan bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 40.727 penerima manfaat di seluruh wilayah Kota Makassar.
Total alokasi bantuan yang digelontorkan mencapai 800 ton, mencakup jatah dua bulan penyaluran.
Proses distribusi dimulai di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selasa (22/7/2025), dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Di sini tercatat sebanyak 274 penerima bantuan menerima total 5.480 kilogram beras, dengan masing-masing keluarga memperoleh 20 kilogram beras untuk dua bulan atau 10 kilogram per bulan,” jelas Wali Kota Munafri.
Appi, sapaan akrab Munafri, menegaskan bahwa bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Ia menekankan pentingnya akurasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Seluruh data penerima bantuan berasal dari Kementerian Sosial dan telah melalui verifikasi ketat.
“Kami juga menerapkan sistem double check di lapangan agar bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” ujar Appi.
Pemkot Makassar berkomitmen memastikan distribusi berjalan lancar dan merata, sekaligus mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, Bulog, dan jajaran Pemkot Makassar yang berupaya menjamin ketahanan pangan warga.
Munafri menambahkan, kualitas beras yang dibagikan menjadi perhatian utama.
Ia memastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas baik dan telah melalui proses seleksi Bulog.
“Bantuan ini membantu masyarakat, terutama untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ucapnya.
“Warga penerima dapat mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan penting lainnya,” tambahnya.
Appi kembali menegaskan bahwa validasi data penerima manfaat menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan polemik.
“Data ini berasal dari kementerian dan sudah tervalidasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan perbincangan maupun kecurigaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran bantuan pangan ini menjadi substitusi pengeluaran masyarakat dan membantu menjaga daya beli.
“Intervensi ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Uang yang biasanya untuk membeli beras bisa digunakan untuk kebutuhan lain,” pungkasnya.