Luminasia, Jakarta, 22 Juli 2025 – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) St. Thomas Aquinas melakukan audiensi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) guna menyampaikan keprihatinan atas masih maraknya kasus intoleransi di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua PP-PMKRI periode 2024–2026, Susana Florika Marianti Kandaimu, menyatakan bahwa persoalan intoleransi terus berulang setiap tahun dan belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas.
“Kami sebagai anak bangsa sangat mengharapkan agar bangsa Indonesia rukun dan damai. Tidak akan ada lagi kasus-kasus intoleransi. Kami menaruh harapan besar kepada Bapak Menteri dan siap bekerja sama untuk mengatasinya,” kata Susana saat audiensi.
Ia juga mengundang Menteri Agama untuk turut hadir dalam forum dialog kebangsaan yang akan digelar PMKRI bersama mahasiswa Papua dan tokoh masyarakat. “Kami meminta atensi dan kehadiran dari Menteri Agama Republik Indonesia agar menghadiri dialog kebangsaan untuk generasi muda/mahasiswa Papua bersama tokoh masyarakat,” lanjutnya.
Presidium Hubungan Masyarakat Katolik (PHMK), Nardi Nandeng, dalam forum tersebut turut memaparkan sejumlah peristiwa intoleransi yang baru-baru ini terjadi.
“Mulai dari peristiwa perusakan lokasi retret Kristen di Sukabumi (27 Juni 2025), pelarangan ibadah di Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, hingga kasus intoleransi terbaru yang terjadi di wilayah Kalimantan. Tentunya masih banyak kasus intoleransi lain yang belum terdata dengan baik,” ujar Nardi.
Ia juga menyampaikan tiga poin tuntutan kepada Menteri Agama. “Pertama, meninjau kembali SKB 2 Menteri karena kami menduga hal ini bisa menjadi pemicu konflik intoleransi di masyarakat. Kedua, mempertegas kembali peran pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama serta memfasilitasi rumah ibadah. Ketiga, menindak tegas pelaku intoleransi melalui jalur hukum dan pendidikan toleransi yang konkret dan terukur,” tegasnya.
Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menyambut baik masukan dari PMKRI dan menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya melalui berbagai pendekatan untuk mengatasi intoleransi.
“Kami sangat menghargai kepedulian dari kaum muda seperti PMKRI. Pada prinsipnya, semua persoalan intoleransi ini dapat diselesaikan melalui berbagai pendekatan yang baik di masyarakat. Kami sedang berupaya dengan berbagai cara untuk membendungnya,” ujar Menteri.
Ia juga menjelaskan salah satu program strategis Kemenag dalam jangka panjang. “Salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membuat kurikulum cinta yang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak bangsa, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Program ini terus pemerintah upayakan agar bisa membendung masalah intoleransi ke depannya,” jelasnya.
PP-PMKRI menegaskan bahwa program-program tersebut harus segera diwujudkan secara nyata dan tidak berhenti pada wacana belaka.
“PP-PMKRI berharap program ini akan segera direalisasikan kepada masyarakat. Bukan hanya sekadar wacana, tetapi segera turun langsung untuk mengerjakannya. Agar Indonesia ke depannya tetap menjadi negara damai, sejahtera, dan saling mencintai sesama umat beragama. Jika program dan penuntasan kasus intoleransi tidak diurus, maka kami akan terus menyambangi kantor Kementerian Agama dengan cara berdemonstrasi,” tutup pernyataan mereka.
Dalam waktu dekat, PP-PMKRI akan menyelenggarakan Dialog Kebangsaan yang melibatkan tokoh agama dan perwakilan umat dari berbagai agama yang ada di Indonesia.
