LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Kementerian Keuangan melalui Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 posisi hingga 30 April 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (21/5/2026).
Hingga akhir April 2026, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp16,71 triliun atau tumbuh 10,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pembangunan daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menyampaikan APBN terus dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Di tengah tantangan global, APBN tetap hadir menjaga stabilitas ekonomi, mendukung keberlanjutan pembangunan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 April 2026 mencapai Rp3,40 triliun atau 23,67 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,82 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp1,66 triliun.
Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp76,11 miliar atau 20,38 persen dari target tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp1,38 triliun atau 37,86 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).
Di sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp6,63 triliun atau 27,33 persen dari pagu Rp24,26 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja pegawai, barang, modal, hingga bantuan sosial.
Belanja pegawai tercatat Rp4,20 triliun yang dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur negara, termasuk TNI/Polri, dosen, guru, PNS, hingga PPPK.
Sementara belanja modal sebesar Rp613,10 miliar digunakan untuk pembangunan dan preservasi infrastruktur, seperti jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp10,08 triliun atau 37,66 persen dari total pagu Rp26,77 triliun. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, hingga Dana Bagi Hasil.
DAU menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,27 triliun yang dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Sementara Dana Desa yang telah tersalurkan sebesar Rp278,80 miliar digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), hingga penguatan Koperasi Merah Putih.
Dalam pemaparan tersebut, Kementerian Keuangan juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat di Sulawesi Selatan.
Program Makan Bergizi Gratis tercatat telah menjangkau 1,98 juta penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur dengan subsidi bunga sebesar Rp529,81 miliar, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah mendukung pembiayaan 4.633 unit rumah dengan nilai mencapai Rp578,80 miliar.
Kementerian Keuangan menilai berbagai program tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
