LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Appi meminta kepala OPD memahami secara utuh setiap program yang dipimpinnya, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tidak selalu disebabkan persoalan pada tahap pelaksanaan, tetapi sering kali berawal dari perencanaan yang belum matang.
Hal itu disampaikan Appi saat memberikan arahan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Jumat (21/8/2026).
“Jangan sampai kita bekerja di masa satu OPD terpengaruh, bisa berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan yang mengatur ini dari tahun ke tahun,” ujar Appi.
“Kepala OPD-nya jangan saja menjadi tukang stempel, tanda tangan dengan keadaan yang sudah dibuat dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Appi menilai kepala OPD harus terlibat langsung dalam memastikan program yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) benar-benar siap dilaksanakan.
Setiap kegiatan, kata dia, harus memiliki dokumen pendukung, desain, kesiapan lokasi, target fisik dan keuangan yang realistis serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Masalah utama, pada tahap perencanaan ini selalu menjadi basic dari segalanya,” kata Appi.
Ia meminta setiap program yang telah masuk dalam DPA diuji terlebih dahulu apakah sudah ready to execute atau siap dieksekusi.
Jangan sampai anggaran telah tersedia, tetapi kegiatan masih terkendala material, dokumen teknis, desain, lokasi maupun perizinan.
Menurut Appi, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kegiatan akhirnya terlambat dan serapan anggaran rendah.
Januari 2027 Program Harus Langsung Jalan
Appi juga meminta seluruh OPD mengubah pola kerja dalam menyusun program dan anggaran.
Ia ingin perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya sudah dimatangkan sejak Desember 2026 atau bahkan sebelumnya.
Dengan begitu, ketika memasuki Januari 2027, program yang telah dinyatakan siap dapat langsung dieksekusi.
“Saya mau tahun depan itu mulai perencanaan di bulan 12 atau sebelumnya, eksekusinya di bulan Januari sudah berjalan,” imbuh Appi.
Ia menegaskan, besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan kualitas perencanaan.
Anggaran yang besar tetapi tidak didukung dokumen kesiapan yang memadai justru menunjukkan adanya persoalan dalam kualitas penganggaran.
“Anggaran yang besar tapi dokumen kesiapannya belum tersedia ini merupakan quality of budgeting, bukan semata-mata persoalan pelaksanaan,” ungkapnya.
Appi juga mengingatkan kepala OPD agar tidak mempertahankan kegiatan yang sejak awal sudah diketahui sulit direalisasikan.
Menurutnya, memaksakan program yang belum siap hanya akan membuat kualitas pekerjaan menurun dan serapan anggaran tidak optimal.
“Jangan sampai karena mau mengejar tambahan, anggaran di tempatnya besar, akhirnya kegiatan-kegiatannya juga tidak berkualitas. Sisa lagi serapannya, kan jadi repot,” ujarnya.
Jangan Salahkan BPKD atau Unit Pengadaan
Dalam evaluasi serapan anggaran, Appi meminta OPD tidak hanya melihat persentase belanja.
Ia ingin setiap kepala OPD mengetahui secara detail kegiatan yang melalui proses pengadaan, mulai dari jumlah paket, proses tender, kontrak hingga kegiatan yang belum berjalan.
“Jangan hanya melihat serapan, tapi melihat kontrak. Jangan dianggap simpel, karena ini menjadi faktor yang sangat mudah untuk terjadi kegagalan,” tegasnya.
Menurut Appi, setiap kegagalan tender, keterlambatan dokumen pengadaan maupun persoalan teknis harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Ia juga meminta evaluasi tidak hanya diarahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), bendahara maupun unit pengadaan.
“Evaluasi jangan hanya dilakukan terhadap BPKD atau bendahara, tapi juga terhadap proses owner di OPD,” katanya.
Appi bahkan mendorong kepala OPD dan pejabat terkait meningkatkan kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk mengikuti sertifikasi yang diperlukan.
Menurutnya, kemampuan teknis tersebut penting agar setiap persoalan pengadaan dapat dianalisis dan diselesaikan di tingkat OPD sebelum menjadi hambatan yang lebih besar.
Kepala OPD Harus Paham Programnya
Appi juga menyoroti kebiasaan sebagian OPD yang mengulang pola perencanaan dari tahun ke tahun tanpa mengevaluasi persoalan yang terjadi sebelumnya.
Ia meminta setiap program disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan pengalaman pelaksanaan sebelumnya.
“Optimisme yang dibangun di awal itu, optimisme yang tidak punya runutan perencanaan yang jelas,” ujarnya.
Karena itu, Appi meminta kepala OPD tidak hanya menerima dokumen yang disusun bawahannya untuk kemudian ditandatangani.
Pemimpin OPD harus mengetahui persoalan secara detail dan mampu mengambil keputusan berdasarkan data serta analisis yang jelas.
“Di kita ini di dalam bentuk SKPD ini banyak orang-orang yang pintar, yang tahu sangat detail. Itu nanti dibawa untuk dibicarakan, didiskusikan, daripada buntu di tempat kita sendiri,” jelasnya.
Appi juga mengingatkan agar pekerjaan dan pembayaran tidak menumpuk pada triwulan terakhir.
Menurutnya, pola serapan anggaran harus dibangun sejak awal tahun secara terukur sehingga pelaksanaan tidak dilakukan terburu-buru menjelang akhir tahun.
“Kita bekerjanya tergesa-gesa. Akan banyak sekali di dalam situ hal-hal yang butuh pengambilan keputusan yang kadang-kadang tidak rasional lagi,” katanya.
Selaku Wali Kota Makassar, Appi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar tingginya angka serapan.
Yang lebih penting, anggaran tersebut harus mampu menghasilkan output berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya bertanya mengapa serapan rendah, tapi tanyakan mengapa anggaran belum menjadi output,” tegasnya.
Appi berharap pembenahan pola kerja tersebut mulai dilakukan sejak sekarang sehingga pada 2027 tidak lagi ditemukan persoalan perencanaan yang berulang.
Perencanaan yang matang, dokumen yang siap, pengadaan tepat waktu dan pelaksanaan yang terkontrol diharapkan membuat program pemerintah Kota Makassar dapat berjalan sejak awal tahun dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih optimal.
