LUMINASIA.ID, Jayapura — Wacana pemekaran Kabupaten Okmin Papua yang disampaikan Bupati Pegunungan Bintang dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kiwirok mendapat tanggapan dari Solidaritas Mahasiswa, Rakyat, Pelajar, dan Pemuda Pegunungan Bintang (SMPRPB).
Dipaoarkan dalam rilisnya Sabtu (22/8/2026), dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jayapura pada 20 Agustus 2026, SMPRPB menyatakan belum mendukung usulan pemekaran tersebut.
Kelompok tersebut menilai sejumlah persoalan mendasar di Pegunungan Bintang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu sebelum pembentukan daerah otonomi baru dilakukan.
SMPRPB menegaskan bahwa sikap tersebut, menurut mereka, bukan dimaksudkan sebagai penolakan terhadap kemajuan wilayah maupun aspirasi pembentukan Kabupaten Okmin. Mereka mempertanyakan kesiapan berbagai sektor apabila pemekaran dilaksanakan dalam kondisi saat ini.
"Yang kami tolak bukan cita-cita rakyat untuk Okmin maju. Yang kami tolak adalah cara yang salah dan waktu yang tidak tepat. Jangan bangun atap dulu sebelum tiangnya berdiri," kata Osama M. Wasini dalam keterangan tertulisnya.
Hal senada disampaikan Okbin Kalakmabin. Ia menilai pembentukan daerah baru perlu disertai kesiapan sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur, dan kemampuan ekonomi daerah.
"Pemekaran tanpa fondasi kuat hanya akan melahirkan birokrasi baru yang mahal, lambat, dan tidak menyentuh rakyat," ujarnya.
Dalam pernyataannya, SMPRPB menyoroti lima sektor yang dinilai masih menghadapi tantangan, yakni pendidikan, sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, serta infrastruktur.
Di bidang pendidikan, mereka menyoroti keterbatasan sekolah, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan. Mereka juga menyebut persoalan mahasiswa asal Pegunungan Bintang, termasuk masalah pembiayaan pendidikan dan keterbatasan kesempatan kerja setelah menyelesaikan studi.
Pada aspek sumber daya manusia, SMPRPB menilai ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi untuk mengelola pemerintahan daerah masih perlu diperkuat. Menurut mereka, pemekaran perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM lokal agar pemerintahan baru dapat berjalan secara efektif.
Dari sisi ekonomi, kondisi geografis Pegunungan Bintang dinilai menjadi salah satu tantangan. Ketergantungan terhadap transportasi udara serta tingginya biaya distribusi disebut dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sementara di sektor kesehatan, SMPRPB menyoroti keterbatasan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas pelayanan, serta akses rujukan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Kondisi geografis juga menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur. Menurut SMPRPB, pembangunan fasilitas pemerintahan daerah baru perlu mempertimbangkan besarnya biaya pembangunan dan distribusi di wilayah yang sebagian besar aksesnya masih bergantung pada transportasi udara.
Atas sejumlah persoalan tersebut, SMPRPB menyatakan akan mendorong aksi penyampaian pendapat secara damai di Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka menyebut dua agenda utama, yakni menyampaikan penolakan terhadap usulan pemekaran Kabupaten Okmin Papua dan menyuarakan penolakan terhadap praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme di daerah tersebut.
Di sisi lain, SMPRPB juga menyampaikan sejumlah alternatif yang menurut mereka perlu menjadi prioritas pemerintah. Di antaranya memperkuat pemerintahan distrik dan kampung, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperluas program pendidikan bagi putra-putri Pegunungan Bintang.
SMPRPB berharap pembahasan mengenai pemekaran tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur pemerintahan baru, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan daerah dan kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin anak-anak kami sekolah, ibu-ibu kami sehat, dan bapak-bapak kami bisa menjual hasil kebun tanpa harus jalan 3 hari. Biarlah pemekaran menjadi tujuan akhir, setelah fondasinya sudah memadai," kata Okbin.
Wacana pemekaran Kabupaten Okmin sendiri masih menjadi bagian dari dinamika kebijakan dan aspirasi pembangunan di wilayah Pegunungan Bintang. Karena itu, pembahasannya membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai aspek administratif, kemampuan fiskal, pelayanan publik, kondisi geografis, serta aspirasi masyarakat di wilayah yang akan terdampak
