Langsung ke konten
DuaSisi
jmsi sulsel
  • HIBURAN
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • VIRAL
  • PERISTIWA
  • SULSEL
  • EDUKASI
  • LIFESTYLE
  • OPINI
  • VIDEO
  • MAKASSAR
  • INDEKS
Beranda Makassar

Banggar DPRD Makassar Minta BPKAD Koordinasikan Data Anggaran KUPA-PPAS Perubahan Makassar

Jumat, 18 September 2026 16:48
Editor: Ina Maharani
  • Bagikan
Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 di Aula Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (17/9/2026).

LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama yang berlangsung di Aula Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (17/9/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif Kota Makassar.

Dalam pembahasan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, khususnya terkait penyampaian data dalam proses pembahasan anggaran.

Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar Andi Suharmika menyampaikan sejumlah catatan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.

“Catatan tersebut menjadi bahan penyempurnaan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh bapak Wali Kota melalui TAPD bersama perangkat daerah,” katanya.

Salah satu perhatian Banggar berkaitan dengan penyampaian data dalam proses pembahasan anggaran.

Banggar meminta agar pengajuan data oleh TAPD dan perangkat daerah dilakukan secara sinergis dan terintegrasi di bawah koordinasi BPKAD Makassar dan Bappeda.

Dengan demikian, data yang disampaikan kepada DPRD memiliki validasi dan akurasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pemerintahan daerah.

“Akurasi data menjadi faktor penting agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan produktif,” saran politikus Golkar itu.

Dia juga menekankan pentingnya penyerasian anggaran belanja yang dilakukan TAPD secara selektif, namun tetap terukur dan berdasarkan kondisi faktual.

“Hal itu diperlukan agar penyesuaian anggaran benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas dan mendesak dari program yang akan dilaksanakan perangkat SKPD,” tukasnya.

Sementara itu, bagi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, kesepakatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda tahunan dalam siklus penganggaran.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk membenahi pola pengelolaan APBD agar lebih terukur, efektif, dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2026 menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penyesuaian terhadap penganggaran program dan kegiatan prioritas hingga akhir tahun anggaran,” tuturnya.

Munafri mengatakan, pembahasan perubahan anggaran dilakukan melalui evaluasi bersama antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD, terutama terhadap pola pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kemampuan penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, evaluasi diperlukan karena masih terdapat pola penganggaran di internal pemerintahan yang belum sepenuhnya terukur.

Pembenahan, kata dia, tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus berjalan secara bertahap sembari memastikan setiap OPD mampu mengejar target dan progres program yang telah ditetapkan.

“Kita memaksimalkan apa yang menjadi target sehingga progresnya itu bisa kita kejar,” kata Munafri.

Dia menegaskan, Pemkot Makassar ke depan tidak ingin OPD hanya berorientasi pada besarnya anggaran maupun banyaknya program dan kegiatan.

Setiap anggaran, lanjutnya, harus memiliki perencanaan yang jelas, ukuran keberhasilan yang terukur, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Penataan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran sekaligus menekan potensi terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Kita pasti kejar (SiLPA). Tahun lalu sudah ada persen peningkatan, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan sedikit perubahan,” ujarnya.

Munafri menilai perubahan hasil tidak akan terjadi apabila pemerintah tetap mempertahankan pola kerja yang sama.

Karena itu, evaluasi terhadap cara kerja dan mekanisme penganggaran menjadi bagian penting dalam proses pembenahan APBD.

“Kalau caranya sama yang kita lakukan, pasti hasilnya sama. Sehingga kita harus mencari cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda,” tutup Appi.

Tags: BPKAD Makassar DPRD Makassar Pemkot Makassar

Baca Juga

Pemkot Makassar Raih Terbaik II Anugerah Media Humas 2026
Pemkot Makassar Raih Terbaik II Anugerah Media Humas 2026
BPKAD Makassar Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP soal Terminal Regional Daya
BPKAD Makassar Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP soal Terminal Regional Daya
Distaru Makassar Sosialisasikan PP 34 Tahun 2026, Perkuat Pengendalian Penataan Ruang
Distaru Makassar Sosialisasikan PP 34 Tahun 2026, Perkuat Pengendalian Penataan Ruang
Distaru Makassar Segel Bangunan Food Court di Jalan Goa Ria
Distaru Makassar Segel Bangunan Food Court di Jalan Goa Ria
Rutin Dibersihkan, Sampah Kanal Bara-Baraya Capai Satu Truk Sehari
Rutin Dibersihkan, Sampah Kanal Bara-Baraya Capai Satu Truk Sehari
Appi Ajak Semua Elemen Bergotong Royong Atasi Persoalan Sampah
Appi Ajak Semua Elemen Bergotong Royong Atasi Persoalan Sampah

Populer

  • 1
    Mahasiswi Asal Makassar Angkat Isu Great Power hingga Relevansi UNCLOS dalam Kuliah Pakar Keamanan Maritim Unhan RI
  • 2
    Mahasiswa Asal Makassar Ikuti FGD Ketahanan Energi UNHAN RI, Refleksikan Pembangunan Energi dan Kepentingan Masyarakat
  • 3
    OJK Dorong Generasi Muda Cerdas Kelola Keuangan dan Waspada Penipuan Digital
  • 4
    INFOGRAFIS: Wajah Baru Sawahlunto, Transformasi Bekas Tambang Ombilin
  • 5
    Bupati Gowa Ajak IPHI Jadi Teladan di Tengah Masyarakat

Ekonomi

  • INFOGRAFIS: Reaktivasi Tambang Batu Bara Ombilin, Membangkitkan Harapan dan Menjaga Warisan di Sawahlunto
    INFOGRAFIS: Reaktivasi Tambang Batu Bara Ombilin, Membangkitkan Harapan dan Menjaga Warisan di Sawahlunto
  • INFOGRAFIS: Wajah Baru Sawahlunto, Transformasi Bekas Tambang Ombilin
    INFOGRAFIS: Wajah Baru Sawahlunto, Transformasi Bekas Tambang Ombilin
  • HUT ke-26 MaRI Gandeng Lala Bohang, Hadirkan Project Pop di Puncak Perayaan
    HUT ke-26 MaRI Gandeng Lala Bohang, Hadirkan Project Pop di Puncak Perayaan
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Indeks
© 2024 - 2026 LUMINASIA.ID