LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar turut mengawal pembahasan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengakhiran kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan PT Kalla Inti Karsa (PT KIK) dalam pengelolaan Terminal Regional Daya.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Exit Meeting hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Sulsel, Senin (16/11/2026).
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Kepala BPKAD Kota Makassar Muh Dakhlan turut hadir bersama Inspektorat, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pertanahan, Bagian Kerja Sama, Bagian Hukum, serta Direktur Utama Terminal.
Exit Meeting tersebut menjadi tahapan penyampaian hasil akhir evaluasi BPKP terhadap perjanjian kerja sama Pemkot Makassar dengan PT KIK, khususnya mengenai langkah yang perlu ditempuh dalam proses pengakhiran kerja sama dan penyerahan Terminal Regional Daya.
Dalam pertemuan itu, BPKP menyampaikan lima saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan langkah selanjutnya.
Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memastikan proses pengakhiran kerja sama berjalan secara terukur, sesuai ketentuan, serta tetap memperhatikan kepentingan pemerintah daerah.
Kehadiran BPKAD dalam pembahasan tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam mengawal aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkaitan dengan tindak lanjut kerja sama.
Melalui evaluasi ini, Pemkot Makassar diharapkan memiliki gambaran menyeluruh mengenai langkah penyelesaian kerja sama dengan PT KIK sekaligus mekanisme penyerahan Terminal Regional Daya.
Hasil evaluasi dan rekomendasi BPKP selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah kota untuk mengambil keputusan dan menentukan langkah lanjutan terhadap pengelolaan terminal tersebut dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.




