LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 mesti difokuskan pada program yang memberikan faedah riil kepada warga.
Pernyataan itu disampaikan Munafri saat menyampaikan jawaban serta tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
Munafri mengungkapkan penghargaan atas beragam pandangan, masukan, serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar yang dianggapnya menjadi elemen krusial dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Makassar.
"Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berlandaskan struktur APBD dengan menghubungkan inti pandangan fraksi-fraksi yang senada," ujar Munafri.
Ia memaparkan, perubahan APBD 2026 dilaksanakan dengan menelaah perkembangan situasi fiskal daerah, realisasi penerimaan serta pengeluaran, dan juga tuntutan masyarakat.
Penyesuaian anggaran itu dilakukan agar program yang dijalankan tetap selaras dengan kapasitas keuangan daerah serta sasaran pembangunan.
Pada aspek penerimaan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus menggalakkan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui penyempurnaan potensi penerimaan.
Upaya itu dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara pada aspek pengeluaran, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk menunjang pelayanan publik dan program prioritas yang faedahnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Setiap program mesti memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi implementasi, dan penerima manfaat," ucapnya.
Munafri menggarisbawahi, perubahan anggaran bukan berarti memangkas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan APBD menjadi kesempatan untuk mempertajam program pemerintah dengan menilik kesiapan pelaksanaan serta memastikan anggaran dialokasikan pada kegiatan yang memiliki efek nyata.
"Efisiensi pengeluaran tidak mengurangi pelayanan masyarakat, kontrol pengeluaran umum, penajaman kegiatan, serta kegiatan yang memiliki kesiapan dampak langsung," terangnya.
Dia juga meminta agar pelaksanaan program dan anggaran terus diawasi bersama agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun.
Baca: Appi Dorong Sekolah Makassar Adaptif terhadap AI, Karakter Siswa Tetap Jadi Prioritas
Pemerintah Kota Makassar, kata Munafri, akan meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
Munafri menegaskan, pembahasan perubahan APBD adalah proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Oleh karena itu, sinergi kedua lembaga dibutuhkan agar kebijakan anggaran yang disepakati sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan anggaran tidak diukur dari besarnya angka, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera diselesaikan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Baca: Digitalisasi Layanan Makin Ngebut, Makassar Raih Predikat Kota TP2DD Terbaik 2026
“Oleh karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya.
“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
