LUMINASIA.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu namanya masuk dalam daftar tokoh yang berpotensi diusulkan sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi terkait nama-nama yang dinilai layak menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir Detik, Yusril menyatakan tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai wacana pencalonan tersebut. Menurutnya, penentuan nama calon wakil presiden merupakan bagian dari aspirasi publik yang berkembang di tengah masyarakat.
"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden diserahkan kepada Prabowo. Yusril meyakini Presiden memiliki pertimbangan dan pemahaman politik dalam menentukan figur yang akan mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan.
"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan resmi dari lembaga tersebut.
Muzani menyebutkan Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon pengganti Gibran.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani setelah menerima kunjungan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, MPR masih memproses surat pengunduran diri Gibran. Tahapan berikutnya mencakup rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti surat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR dan kelompok DPD.
Muzani juga menyampaikan bahwa MPR memiliki waktu 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden secara definitif.
Ia berharap seluruh tahapan konstitusional tersebut dapat berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan Indonesia.
