LUMINASIA.ID, MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset negara, dan kepastian hukum dalam kegiatan operasional kepelabuhanan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejati Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Bali, Jumat (13/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Baca: Pelindo Regional 4 Raih Dua Penghargaan P-TEC 2026, Tarakan Juara I
Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara memiliki peran penting sebagai jalur logistik masyarakat di kawasan timur dan perbatasan Indonesia.
“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar Akhirman.
Melalui perjanjian tersebut, Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Pendampingan juga mencakup pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, serta tindakan hukum lainnya melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi.
Ruang lingkup kerja sama turut meliputi pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan hukum kegiatan dan proyek strategis, mitigasi risiko hukum, pencegahan korupsi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan yang menyampaikan sambutan mewakili para kepala kejaksaan tinggi menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung program kerja BUMN, termasuk Pelindo.
Baca: PJM Dukung Penyesuaian SOP Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II Kijang
Dukungan tersebut terutama diarahkan pada perlindungan aset negara dan pelaksanaan aksi korporasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ujar Yudi.
Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani.
Melalui kerja sama ini, Pelindo Regional 4 memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepastian hukum, serta pengelolaan operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
