LUMINASIA.ID - Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.175.138.820.000 atau Rp5,1 triliun sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun depan.
APBD 2026 difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah kota.
Fokus pembangunan mencakup peningkatan jalan, pembangunan gedung sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas publik, pembangunan Stadion Untia, Jembatan Barombong, penataan kawasan TPA Antang, pembangunan wilayah kepulauan, hingga pengembangan Makassar Creative Hub (MCH).
Selain proyek fisik, APBD 2026 mengakomodasi program layanan dasar seperti rehabilitasi sekolah dan puskesmas, penguatan Universal Health Coverage (UHC), Urban Farming, serta pemberdayaan UMKM.
APBD Makassar 2026 memuat struktur pendapatan daerah sebesar Rp4,695 triliun dengan defisit Rp480 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan penetapan APBD merupakan komitmen pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan pembangunan yang terukur, responsif, dan berkelanjutan bagi warga kota.
“Penetapan APBD 2026 ini bentuk komitmen kami pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terukur, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” ujarnya usai rapat paripurna APBD Pokok di Balai Kota Makassar.
Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Sipakatau dan dipimpin Ketua DPRD Makassar, Supratman, dengan kehadiran para pimpinan SKPD, Sekretaris DPRD, serta seluruh anggota DPRD.
Seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir sebelum menyepakati Ranperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Munafri menyebut APBD 2026 memegang makna strategis bagi peningkatan kinerja pemerintah karena menjadi motivasi dan pendorong pelaksanaan pembangunan.
“APBD Tahun Anggaran 2026 sungguh sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah Kota Makassar sekarang ini dan di masa yang akan datang,” katanya.
Ia menegaskan APBD 2026 merupakan kristalisasi cita-cita untuk menjadikan Makassar kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur daratan dan kepulauan, serta keberlanjutan pembangunan Stadion Untia.
“APBD ini nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Munafri mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan APBD agar program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Olehnya itu, mari kita kawal bersama. Mari kita pastikan bahwa setiap program benar-benar hadir di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah akan memastikan program-program prioritas dapat berjalan efektif dan menyentuh masyarakat, termasuk aspirasi warga yang diserap melalui kunjungan dan dialog.
“Program-program yang benar-benar bisa jalan dan langsung turun ke lapangan masyarakat, seperti itulah yang kami dorong,” tutupnya.
Dalam pandangan akhir, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Juru bicara Gerindra, M. Farid Rayendra, memberikan catatan strategis terkait pendapatan, belanja daerah, efektivitas program prioritas, dan kinerja PAD sebesar Rp2,329 triliun.
“Penyesuaian tidak boleh menggantikan kewajiban untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah,” ujarnya.
Gerindra meminta digitalisasi perpajakan melalui PAKINTA dan SIMPAKDU diperkuat agar menekan kebocoran, serta meminta Pemkot proaktif menagih bagi hasil pajak dari Pemprov.
Terkait belanja modal, Gerindra menilai penurunan yang terlalu besar dapat menghambat pembangunan infrastruktur dasar.
“Oleh karena itu, proyek-proyek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti jalan lingkungan, drainase, sekolah, dan puskesmas harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Fraksi PKS juga menyatakan dukungan terhadap penetapan APBD 2026 dan mengapresiasi kerja TAPD dalam merampungkan pembahasan.
PKS mencatat penurunan target pendapatan daerah dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,695 triliun atau turun 12,30 persen.
“Penyesuaian tersebut tidak boleh melemahkan upaya peningkatan PAD,” tegas juru bicara PKS, Hartono.
PKS mendorong optimalisasi pajak melalui QRIS, virtual account, dan Makassar Super App, serta menyelaraskan program dengan prioritas nasional untuk memperkuat akses DAK.
PKS juga menilai penurunan belanja daerah menjadi Rp5,175 triliun harus diarahkan pada efisiensi tanpa mengurangi pembangunan infrastruktur dasar.
“Program harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,” ujarnya.
PKS menyebut Makassar Creative Hub memiliki potensi besar melahirkan talenta muda sehingga fasilitas dan kolaborasinya perlu dimaksimalkan.
Fraksi PKB menegaskan pentingnya pemerataan layanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur drainase.
Juru bicaranya, Imam Musakkar, menyebut pendidikan harus menjadi prioritas karena menjadi fondasi pembangunan.
“Jika fondasinya rapuh, maka sektor-sektor lain akan tumbuh pincang,” ujarnya.
PKB menilai isu drainase dan sanitasi merupakan keluhan paling mendesak warga sehingga pemerintah harus mempercepat revitalisasi drainase di wilayah padat penduduk dan rawan banjir.
Fraksi PDIP juga menyatakan mendukung penetapan APBD 2026 dan mengapresiasi jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi.
PDIP mencatat penurunan pendapatan daerah sebesar 12,804 persen dan meminta pemerintah memperkuat PAD melalui intensifikasi pajak, digitalisasi pembayaran, dan optimalisasi BUMD.
“Program yang harus diperkuat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, Makassar Creative Hub, pengembangan UMKM, dan Urban Farming,” kata juru bicara PDIP, Udin Saputra Malik.
PDIP juga mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan pengelolaan aset agar pelaksanaan APBD memberi dampak nyata bagi masyarakat.
