Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus meringankan beban masyarakat melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program-program yang berdampak langsung bagi warga. Fokus kebijakan diarahkan pada perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan publik, serta penguatan pendapatan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa salah satu prioritas utama pemerintah kota adalah pemberian jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD.
“Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan. Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover APBD Pemerintah Kota Makassar,” ujar Munafri Arifuddin, Kamis (18/12/2025).
Saat ini, lebih dari 81.000 warga Kota Makassar telah terdaftar dan memperoleh perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun, menurut Munafri, manfaat tersebut masih terbatas karena baru dirasakan saat risiko kerja terjadi.
Karena itu, pada 2026 Pemerintah Kota Makassar berencana menambah sekitar 45 ribu peserta baru pada tahap awal untuk memperoleh jaminan hari tua. Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap.
“Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas wali kota yang akrab disapa Appi tersebut.
Selain perlindungan sosial, Pemkot Makassar juga terus mendorong transformasi digital layanan publik melalui pengembangan aplikasi Lontara Plus. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah yang sebelumnya berjalan terpisah ke dalam satu sistem digital terpadu.
Sejak Juli hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 2.106 aduan masyarakat masuk melalui aplikasi tersebut. Munafri menegaskan bahwa hampir seluruh pengaduan warga kini sudah terpusat dalam satu sistem.
“Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Chief Executive Officer PSM Makassar itu.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot Makassar menetapkan batas waktu maksimal 2x24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan warga.
“Kalau ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya. Dan saya akan langsung menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Munafri, kecepatan respons pemerintah memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Warga tidak membutuhkan jawaban panjang, melainkan kepastian bahwa pemerintah hadir dan mendengar keluhan mereka.
“Pemerintah harus hadir. Respons itu saja sudah memberikan efek yang sangat baik bagi masyarakat bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Ke depan, pengembangan Lontara Plus akan difokuskan pada empat pilar utama, yakni integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan. Seluruh aplikasi layanan akan ditarik menjadi satu backbone data terpadu.
“Supaya kita bicara dan mengambil kebijakan benar-benar berbasis data,” jelasnya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Munafri menegaskan kedua bidang tersebut menjadi program wajib dan prioritas utama Pemkot Makassar. Ia memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar.
“Pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri.
Pemkot Makassar juga memastikan pemberian bantuan dan insentif, khususnya bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar, khususnya di wilayah pendidikan dasar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Terkait program bantuan seragam sekolah gratis, Munafri menegaskan bahwa esensi kebijakan tersebut bukan semata pada jumlah seragam yang diberikan, melainkan upaya pemerintah mengurangi beban ekonomi keluarga.
“Harganya satu pasang bisa Rp150 ribu. Kalau dua pasang, orang tua harus siapkan sekitar Rp300 ribu per anak per tahun. Dari situ, kurang lebih ada daya beli sekitar Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan,” ungkapnya.
Menurutnya, menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi daerah.
Selain pendidikan, Pemkot Makassar juga berupaya menghapus berbagai beban harian masyarakat, termasuk optimalisasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga yang diharapkan membuka peluang tambahan penghasilan, terutama bagi ibu rumah tangga.
“Kalau daya beli masyarakat sudah lemah, jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa muncul. Karena itu, yang kita lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” terangnya.
Munafri menegaskan bahwa seluruh program tersebut bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan dirancang berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan berdampak langsung bagi warga.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat, itu poin utamanya,” katanya.
Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada pembangunan kota inklusif. Mulai 2026, pemerintah berkomitmen menghadirkan infrastruktur ramah disabilitas, mulai dari desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum.
“Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” ujar Munafri.
Di sektor kesehatan, pembenahan besar-besaran akan dilakukan, khususnya pada pelayanan Puskesmas dan rumah sakit. Fungsi Puskesmas akan dikembalikan pada peran promotif dan preventif, dengan dukungan anggaran yang lebih memadai.
“Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang salah,” tegasnya.
Menutup arahannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terukur.
“Tidak boleh lagi ada perencanaan ugal-ugalan. Perencanaan adalah dasar dari segalanya agar kita benar-benar bertanggung jawab terhadap pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.
