LUMINASIA.ID, NASIONAL - Pemerintah akhirnya membatalkan rencana pembelajaran daring yang sempat diwacanakan berlaku mulai April 2026. Alih-alih mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem online demi efisiensi energi, pemerintah kini memilih pendekatan lain yang dinilai lebih aman bagi kualitas pendidikan nasional.
Dilansir Kompas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan risiko penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss jika siswa kembali belajar dari rumah. Pemerintah menilai, sekolah tatap muka masih menjadi metode paling efektif untuk menjaga capaian akademik sekaligus perkembangan sosial siswa.
Perubahan arah kebijakan ini juga mencerminkan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda utama. Pendidikan, bersama sektor kesehatan, disebut tidak boleh menjadi korban dari kebijakan efisiensi anggaran maupun energi.
Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan fokus penghematan ke sektor birokrasi dan administrasi. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, hingga penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terbatas bagi aparatur sipil negara. Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga dipercepat untuk menekan biaya operasional tanpa mengganggu layanan publik.
Sebelumnya, opsi pembelajaran hybrid—kombinasi daring dan luring—sempat menjadi alternatif tengah. Namun, setelah evaluasi lintas kementerian, skema tersebut dinilai belum mendesak untuk diterapkan secara luas, terutama ketika sekolah tatap muka masih dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, pemerintah justru mempercepat berbagai program strategis di sektor pendidikan. Revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di berbagai daerah.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mencari titik keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan. Alih-alih memangkas sektor krusial seperti pendidikan, pendekatan baru diarahkan pada perbaikan sistem kerja dan tata kelola pemerintahan agar lebih hemat, tanpa mengorbankan masa depan generasi muda.
