LUMINASIA.ID, BANDUNG – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta bukan sekadar respons atas pelanggaran teknis. Langkah ini justru membuka tabir persoalan klasik dalam layanan publik: resistensi birokrasi terhadap perubahan.
Dilansir Kompas, Kebijakan penghapusan kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat membayar pajak kendaraan sejatinya dirancang untuk memangkas hambatan administratif. Namun di lapangan, implementasi belum berjalan mulus. Masih ditemukan petugas yang tidak menjalankan aturan baru tersebut, sehingga masyarakat tetap dipersulit dalam proses pembayaran pajak.
Alih-alih membiarkan kebijakan mandek, Dedi memilih jalur tegas. Penonaktifan pimpinan Samsat menjadi pesan bahwa reformasi layanan publik tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi harus terasa nyata bagi masyarakat.
Langkah ini juga menandai perubahan pendekatan: dari sekadar membuat kebijakan menjadi memastikan eksekusi di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menggandeng inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyelidiki akar masalah, termasuk kemungkinan adanya budaya kerja lama yang sulit diubah.
Di sisi lain, kebijakan ini sebenarnya memiliki dampak strategis yang lebih luas. Dengan hanya mensyaratkan STNK, pemerintah ingin mendorong kepatuhan pajak sekaligus mengurangi praktik percaloan dan hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menariknya, langkah tegas ini juga menunjukkan bagaimana laporan warga kini menjadi bagian penting dalam pengawasan layanan publik. Dedi secara terbuka mengapresiasi peran masyarakat dalam mengungkap ketidaksesuaian di lapangan—sebuah sinyal bahwa kontrol sosial mulai diperhitungkan dalam tata kelola pemerintahan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi pada kebijakan, melainkan konsistensi implementasi. Jika pengawasan berjalan efektif dan sanksi diterapkan tegas, reformasi Samsat di Jawa Barat berpotensi menjadi model nasional dalam perbaikan layanan pajak kendaraan.
Namun jika tidak, kasus ini hanya akan menjadi satu episode dari masalah lama yang terus berulang di birokrasi.
