LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat transformasi pendidikan melalui strategi komunikasi publik dan integrasi layanan digital pendidikan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Publik bertema “Kolaborasi Strategis dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah” yang berlangsung di Aula Siporio, Lantai 2 Kantor Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pelajar, guru, orangtua, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum sebagai ruang diskusi terkait arah kebijakan pendidikan nasional dan tantangan pendidikan di daerah.
Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, mengatakan Kemendikdasmen kini memperkuat pendekatan SIMI atau Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi sebagai strategi komunikasi publik di bidang pendidikan.
Menurutnya, pendekatan tersebut diterapkan agar setiap kebijakan pendidikan dapat dipahami masyarakat secara utuh dan tidak hanya menjadi komunikasi satu arah.
“Melalui sosialisasi, kami ingin memastikan masyarakat memahami kebijakan pendidikan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan masyarakat benar-benar mengerti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aspek informasi dalam strategi SIMI menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi pendidikan yang tepat, mudah dipahami, dan menghasilkan respons positif terhadap kebijakan pemerintah.
“Informasi yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Setiap kebijakan yang disampaikan harus mampu diserap masyarakat dengan benar,” katanya.
Selain itu, Kemendikdasmen juga memperkuat aspek mitigasi untuk membaca potensi persoalan, kesalahpahaman, maupun informasi yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah terus membangun pola komunikasi yang cepat, terbuka, dan responsif agar isu-isu pendidikan dapat dijelaskan secara proporsional sebelum berkembang menjadi disinformasi.
Sementara pada aspek intervensi, pemerintah hadir memberikan tanggapan terhadap berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat terkait dunia pendidikan.
“Negara harus hadir memberikan respons terhadap tanggapan masyarakat. Termasuk meluruskan informasi yang tidak jelas agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar,” tegasnya.
Yudhistira menilai pendidikan bermutu tidak bisa dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi luas dari masyarakat.
“Pendidikan berkualitas membutuhkan partisipasi semesta. Banyak sekolah swasta, termasuk pesantren dan Muhammadiyah, berkembang karena kekuatan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam forum yang sama, Pelatih Ahli Teknologi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, Gamal Abdul Rohim, memaparkan transformasi layanan digital pendidikan melalui platform “Rumah Pendidikan”.
Ia menjelaskan, selama ini layanan digital pendidikan masih tersebar di berbagai aplikasi sehingga data dan layanan belum terintegrasi secara optimal.
“Data masih tersebar di berbagai tempat dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan penyediaan aplikasi dan layanan digital menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Menurut Gamal, Kemendikdasmen kini menghadirkan Rumah Pendidikan sebagai superaplikasi pendidikan berbasis layanan satu pintu yang mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu platform.
Melalui Rumah Pendidikan, berbagai layanan seperti Dapodik, ARKAS, Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar, BOS, hingga akun belajar.id akan terhubung dalam satu sistem terintegrasi.
Ia menjelaskan integrasi dilakukan melalui kebijakan integrasi data, partisipasi semesta dalam pengembangan layanan, serta integrasi layanan publik pendidikan.
“Kami mendorong organisasi perangkat daerah dan seluruh pihak terkait untuk bekerja sama menggunakan satu sistem atau satu platform yang terintegrasi,” katanya.
Dalam pemaparannya, Gamal juga menjelaskan berbagai ruang layanan dalam Rumah Pendidikan, di antaranya Ruang GTK untuk guru dan tenaga kependidikan, Ruang Murid untuk sumber belajar digital siswa, serta Ruang Sekolah untuk mendukung pengelolaan satuan pendidikan berbasis data.
Selain itu, terdapat Ruang Pemerintah sebagai pusat analisis dan perencanaan pendidikan, Ruang Publik untuk akses layanan dan informasi pendidikan masyarakat, Ruang Orang Tua sebagai pendamping pendidikan anak, hingga Ruang Mitra dan Ruang Bahasa.
Ia menambahkan, implementasi Rumah Pendidikan akan membuat layanan pendidikan lebih efisien karena pengguna cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan pendidikan.
Sebelumnya, layanan pendidikan masih menggunakan aplikasi terpisah, data terfragmentasi, dan desain layanan belum seragam. Namun setelah integrasi dilakukan, layanan menjadi lebih efisien, data lebih terpusat, dan sistem lebih standar.
