LUMINASIA.ID, NASIONAL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula identik dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat kini justru memantik perdebatan baru. Bukan soal kualitas makanan, melainkan kendaraan operasional yang digunakan—khususnya motor listrik—yang dinilai memunculkan tanda tanya soal urgensi dan efisiensi anggaran.
Dilansir Suara, di tengah pelaksanaan program tersebut, nama PT Yasa Artha Trimanunggal mendadak jadi perhatian. Perusahaan ini ditunjuk sebagai penyedia ribuan unit motor listrik untuk mendukung operasional distribusi MBG di berbagai daerah. Namun, perhatian publik kini tak lagi sekadar pada siapa penyedianya, melainkan apakah kebijakan ini memang prioritas yang tepat.
Motor listrik yang digunakan diketahui merupakan tipe trail bermerek Emmo, dengan harga mencapai sekitar Rp49,95 juta per unit. Yang menjadi sorotan, harga tersebut masih berstatus off the road—belum termasuk biaya legalitas seperti STNK dan BPKB—serta disebut belum mencakup garansi.
Di sinilah perdebatan mulai menguat. Banyak pihak mempertanyakan: apakah distribusi makanan benar-benar membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi seperti motor trail? Apalagi dalam konteks program sosial yang seharusnya menitikberatkan pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Lebih jauh, nilai pengadaan yang mencapai triliunan rupiah ikut memicu diskusi publik soal prioritas anggaran negara. Data pengadaan menunjukkan program ini melibatkan puluhan ribu unit motor listrik, yang sebagian besar masih dalam tahap administrasi dan belum sepenuhnya didistribusikan.
Sementara itu, dari sisi pemerintah, pengadaan kendaraan ini disebut sebagai bagian dari dukungan operasional bagi petugas lapangan, khususnya untuk menjangkau wilayah terpencil. Namun, kritik tetap mengalir karena dinilai berpotensi menggeser fokus utama program, yakni penyediaan makanan bergizi.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah program besar bisa mengalami pergeseran persepsi publik. Dari semula dipuji sebagai solusi masalah gizi nasional, MBG kini juga diuji dari sisi transparansi, efisiensi, dan prioritas belanja.
Pada akhirnya, polemik ini membuka ruang evaluasi lebih luas: dalam program sosial berskala nasional, seberapa jauh aspek operasional boleh menyerap anggaran, tanpa mengurangi tujuan utamanya?
