LUMINASIA.ID – Pengadaan motor trail listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan luas di media sosial. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada fungsi kendaraan, tetapi juga pada besaran anggaran serta perusahaan penyedia, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal.
Riuhnya perbincangan ini dipicu oleh beredarnya video dan informasi terkait puluhan ribu unit motor trail listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang disiapkan untuk mendukung operasional distribusi program MBG.
Di balik hal tersebut, publik mulai mempertanyakan urgensi penggunaan motor trail listrik dalam distribusi makanan serta siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaannya.
Berdasarkan penelusuran data melalui laman Inaproc, pengadaan motor trail listrik bermerek Emmo JVX GT dipercayakan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal.
Perusahaan ini diketahui bergerak di bidang jasa logistik, pengadaan barang, alat kesehatan, serta ekspor-impor, dan telah berdiri sejak 2016 dengan kantor pusat di Jakarta. Layanan logistiknya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia untuk kebutuhan individu, industri, hingga usaha lainnya.
Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan pengadaan motor listrik serta melakukan ekspansi bisnis, termasuk mengakuisisi maskapai perintis SAM Air dan pengadaan pesawat dari PTDI.
Namun, perhatian publik menguat pada nilai pengadaan kendaraan tersebut. Harga satu unit motor trail listrik tercatat mencapai Rp49,95 juta, yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Meski demikian, harga tersebut masih berstatus off the road, sehingga belum mencakup biaya pengurusan dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB. Selain itu, harga tersebut juga disebut belum termasuk garansi, yang semakin memicu kritik terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.
Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah sempat menolak usulan pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk program MBG.
"Tahun lalu sempat kita tidak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi untuk yang sekarang (viral), saya belum tahu detailnya, saya akan cek lagi," ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4).
Purbaya menegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran program MBG seharusnya diprioritaskan untuk penyediaan makanan bagi masyarakat, bukan untuk belanja modal seperti kendaraan dalam jumlah besar.
Menurutnya, mitra pelaksana program MBG seharusnya sudah memiliki margin keuntungan yang cukup untuk mendukung operasional, termasuk pengadaan kendaraan secara mandiri atau melalui skema pembiayaan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di masyarakat. Ia membenarkan adanya pengadaan motor listrik sebagai bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Dadan membantah angka 70.000 unit yang sempat beredar di media sosial dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar.
"Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," jelas Dadan.
Ia menambahkan, saat ini belasan ribu unit motor tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan ke lapangan.
Polemik ini menunjukkan bahwa selain mendukung operasional program sosial, pengadaan dalam skala besar juga perlu mempertimbangkan aspek efisiensi, transparansi, serta kebutuhan riil di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
