LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan menghadirkan berbagai pembenahan sistem berbasis digital yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Sejumlah langkah strategis kini disiapkan, mulai dari pemisahan server berdasarkan jenjang pendidikan, penguatan monitoring real time, pembukaan kanal aduan digital, hingga penyempurnaan sistem pendaftaran melalui platform Lontara+.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi yang sedang berlangsung dimanfaatkan untuk memastikan seluruh aspek teknis berjalan optimal sebelum tahapan pendaftaran resmi dimulai pada 2 Juni 2026 mendatang.
“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, sejumlah penyederhanaan juga dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses sistem. Salah satunya melalui mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) serta integrasi otomatis data sekolah dengan Kementerian Pendidikan.
Tak hanya itu, Disdik Makassar juga menghadirkan kanal layanan pengaduan, termasuk grup Telegram resmi, guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran berlangsung.
Untuk memastikan kesiapan petugas di lapangan, Disdik Makassar turut menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP.
“Kami siapkan tim terbaik. Operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya.
Tahun ini, Disdik Makassar juga memperpanjang masa simulasi SPMB hingga 21 Mei 2026 menyusul tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan sistem pendaftaran digital.
Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Kota Makassar melakukan pembaruan signifikan dengan memisahkan server berdasarkan jenjang pendidikan. Jika sebelumnya seluruh akses terpusat pada satu server, kini sistem dibagi menjadi tiga server berbeda untuk PAUD, SD, dan SMP.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan akses seperti yang terjadi pada pelaksanaan sebelumnya.
“Dengan sistem server terpisah, performa layanan diharapkan menjadi lebih stabil,” jelasnya.
Selain itu, tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem atau penetration test dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari estimasi pengguna pada hari pendaftaran.
Tidak hanya fokus pada stabilitas sistem, Disdik Makassar juga memperkuat pengawasan melalui dashboard monitoring internal berbasis real time yang memungkinkan Dinas Pendidikan hingga Wali Kota memantau langsung proses pendaftaran.
Melalui fitur tersebut, pihak terkait dapat melihat jumlah pendaftar, progres verifikasi berkas, hingga performa operator sekolah secara langsung.
“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan operator yang lambat dapat langsung diberikan teguran,” ungkap Andi Gita.
Ia menegaskan, sistem Lontara+ telah dirancang seaman mungkin untuk meminimalisir peluang kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru.
“Secara sistem sudah dibuat sangat transparan dan aman. Namun pengawasan bersama tetap diperlukan, termasuk dari masyarakat,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Disdik Makassar juga tetap membuka layanan bantuan langsung di sekolah bagi masyarakat yang mengalami kendala mengakses sistem online.
Khusus wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, Disdik Makassar juga menyiapkan opsi pendaftaran offline sebagai solusi alternatif.
“Jika memang terkendala jaringan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai bentuk pengecualian,” kata Achi.
Adapun daya tampung SPMB 2026 disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD, lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Sementara SD negeri sebanyak 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18 ribu siswa, dan SMP negeri sebanyak 55 sekolah menampung sekitar 15 ribu siswa.
Mekanisme penerimaan peserta didik juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk PAUD tersedia jalur afirmasi 60 persen dan domisili 40 persen. Jenjang SD menggunakan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi, sedangkan SMP membuka empat jalur meliputi prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi.
Dengan berbagai pembenahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih tertib, inklusif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik berbasis digital.
