MAKASSAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan perannya sebagai instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan global.
Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp20,73 triliun atau tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut dipaparkan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jumat (19/6/2026).
Kementerian Keuangan menilai peningkatan realisasi belanja negara menjadi indikator bahwa APBN terus bekerja mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memperkuat optimisme pelaku usaha dan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Dengan dukungan belanja pemerintah yang terus meningkat, Sulawesi Selatan dinilai memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan Negara Tembus Rp6,03 Triliun
Dari sisi penerimaan, hingga akhir Mei 2026 pendapatan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp6,03 triliun atau 32,77 persen dari target tahunan.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp4,23 triliun atau 29,43 persen dari target Rp14,37 triliun.
Komponen penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp2,22 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22,77 miliar, serta pajak lainnya sebesar minus Rp110,49 miliar.
Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target Rp373,43 miliar. Realisasi tersebut berasal dari Bea Masuk sebesar Rp68,05 miliar, Bea Keluar Rp17 miliar, dan Cukai sebesar Rp26,22 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Mei mencapai Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target Rp3,66 triliun. PNBP tersebut berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp597,96 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp1,09 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp8,66 Triliun
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan hingga Mei 2026 terealisasi Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp24,65 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,10 triliun atau 44,20 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, belanja barang telah terealisasi Rp2,42 triliun atau 26 persen dari pagu Rp9,31 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja dari 50 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.
Untuk belanja modal, realisasi mencapai Rp1,12 triliun atau 29,75 persen dari pagu Rp3,77 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis.
Beberapa proyek yang dibiayai melalui APBN antara lain preservasi Jalan dan Jembatan Watampone–Pompanua–Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar–Maros hingga Batas Kabupaten Pangkep, preservasi ruas Maros–Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp10,87 miliar atau 43,47 persen dari pagu Rp25 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan narkoba, serta Orang Dengan HIV (ODHIV).
Transfer ke Daerah Tembus Rp12,07 Triliun
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Mei 2026 mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana transfer berlangsung relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,72 triliun atau 48,28 persen dari pagu Rp18,06 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.
Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp128,24 miliar atau 29,51 persen dari pagu Rp434,54 miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi baru mencapai Rp4,54 miliar atau 1,56 persen dari pagu Rp290,58 miliar. Anggaran ini digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat, hingga pembangunan jalan lokal.
Sementara DAK Nonfisik telah terealisasi Rp2,81 triliun atau 44,82 persen dari pagu Rp6,26 triliun. Dana tersebut digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan ASN Daerah.
Adapun Dana Desa hingga Mei 2026 telah tersalurkan Rp413,22 miliar atau 24 persen dari pagu Rp1,72 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), dan pemberdayaan masyarakat desa.
Program Prioritas Nasional Mulai Terasa Dampaknya
Selain belanja rutin dan pembangunan infrastruktur, APBN juga mendukung berbagai program prioritas nasional yang mulai memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat telah menjangkau 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten dan kota.
Di bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah mencatat penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 koperasi yang telah memiliki NPWP dan 2.517 koperasi yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp362,84 juta melalui 28.632 transaksi.
Pada sektor pendidikan, pemerintah telah merealisasikan operasional 16 Sekolah Rakyat yang menampung 1.750 siswa. Selain itu, pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru terus berjalan dengan pagu anggaran mencapai Rp1,75 triliun dan realisasi hingga Mei sebesar Rp822,35 miliar.
Di sektor ketahanan pangan, Sulawesi Selatan mencatat produksi padi mencapai 5.399.174 ton dari luas tanam sekitar 1.038.231 hektare sawah.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur. Penyaluran kredit tersebut didukung subsidi bunga sebesar Rp683,23 miliar dan didominasi sektor pertanian, perdagangan, real estate, serta sektor produktif lainnya.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga terus berjalan dengan realisasi 5.292 unit rumah senilai Rp689,80 miliar yang membantu masyarakat memperoleh hunian layak dan terjangkau.
APBN Tetap Jadi Penopang Ekonomi Sulsel
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa hingga akhir Mei 2026, APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Dukungan belanja negara yang mencapai Rp20,73 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp12,07 triliun, serta pembiayaan sektor produktif melalui KUR dan FLPP menjadi fondasi utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Melalui berbagai program pembangunan, bantuan sosial, penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan pangan, hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat, APBN diharapkan terus memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.
