MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp8,18 triliun atau tumbuh 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (30/3/2026).
Pemerintah menyebut, pelaksanaan APBN di awal tahun telah berjalan dengan arah yang terukur, terutama dalam menjaga keberlanjutan layanan publik serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau 10,15 persen dari target Rp14,37 triliun. Komponen terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp711 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp915 miliar.
Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang Rp15,03 miliar, sementara pajak lainnya mencapai Rp183 miliar.
Di sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan tercatat sebesar Rp32,11 miliar atau 8,60 persen dari target Rp373,43 miliar. Angka ini terdiri dari Bea Masuk Rp15,35 miliar, Bea Keluar Rp8,24 miliar, dan Cukai Rp8,52 miliar.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi Rp619,91 miliar atau 16,85 persen dari target Rp3,68 triliun. Penerimaan ini didominasi oleh Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp413,22 miliar, sedangkan PNBP lainnya menyumbang Rp206,69 miliar.
Belanja Pemerintah Fokus Layanan dan Infrastruktur
Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari pagu Rp24,05 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun atau 13,56 persen, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK.
Belanja barang mencapai Rp649,99 miliar atau 7,08 persen, yang digunakan untuk mendukung operasional 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga di wilayah ini.
Adapun belanja modal terealisasi Rp47,78 miliar atau 1,29 persen, yang diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan di sejumlah wilayah serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.
Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya mencapai Rp2,32 miliar atau 9,29 persen dari pagu Rp25 miliar, yang menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, hingga korban penyalahgunaan napza dan ODHIV.
Transfer ke Daerah Dorong Pemerataan
Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan progres signifikan dengan realisasi Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran ini dinilai merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,33 triliun atau 23,98 persen. Dana ini digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, hingga pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tercatat Rp1,59 triliun atau 25,48 persen, yang dimanfaatkan untuk program seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan ASN daerah.
Sementara itu, Dana Desa telah terealisasi Rp14,82 miliar atau 0,86 persen dari pagu Rp1,72 triliun, yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Program Pemerintah Berjalan dan Berdampak
Berbagai program pemerintah pusat juga mulai memberikan dampak langsung di daerah. Hingga akhir Februari 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,78 juta penerima manfaat melalui 629 satuan pelayanan di 24 kabupaten/kota.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal dilakukan melalui pengembangan 1.274 gerai Koperasi Merah Putih, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,73 triliun kepada 39.900 debitur, terutama di sektor pertanian dan perdagangan.
Di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mendukung pembangunan 1.838 unit rumah dengan nilai Rp229,74 miliar.
Sementara di bidang ketahanan pangan, produksi padi di Sulawesi Selatan tercatat mencapai 5,39 juta ton dari luas lahan 1,03 juta hektare.
Fiskal Tetap Kuat dan Berperan Strategis
Secara keseluruhan, kinerja fiskal di Sulawesi Selatan dinilai tetap solid dan resilien. Pendapatan negara mencapai Rp2,11 triliun atau 11,45 persen dari target, sementara belanja negara telah terealisasi Rp8,18 triliun atau 16,10 persen dari pagu.
Pemerintah menilai, belanja yang progresif sejak awal tahun serta penyaluran transfer yang merata menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, pembiayaan melalui KUR dan berbagai program sosial dinilai turut memperluas akses ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dengan capaian tersebut, APBN 2026 di Sulawesi Selatan diharapkan terus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat layanan publik, serta menjaga daya tahan ekonomi masyarakat sepanjang tahun.
