LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Kota Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Pemerintah Kota Makassar pun mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program tersebut untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Munafri mengatakan keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat.
Ia mengajak warga Kota Makassar menerima petugas atau agen pendata yang akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah serta memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
"Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga," ujarnya.
Menurut Munafri, proses pendataan menjadi tahapan penting dalam memastikan data penerima maupun calon penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir ketika didatangi petugas yang bertugas melakukan pendataan.
"Karena itu, masyarakat tidak khawatir ketika didatangi petugas dalam rangka proses pendataan," tambahnya.
Ia menegaskan data yang akurat merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih baik.
Melalui digitalisasi bansos, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berbagai program bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
"Dengan berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah," katanya.
Munafri menilai digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah metode pendataan dari sistem manual menjadi digital.
Menurutnya, program tersebut harus menjadi momentum memperbaiki kualitas data sosial masyarakat secara menyeluruh.
"Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal," tegasnya.
Ia mengatakan persoalan sosial di Kota Makassar memiliki kompleksitas yang membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta berperan aktif dalam proses verifikasi, pemutakhiran, hingga pengelolaan data masyarakat agar pelaksanaan piloting berjalan efektif.
Munafri juga menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera berkoordinasi dengan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menyusun strategi pelaksanaan, pembagian tugas, serta penanggung jawab di lapangan.
"Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya," katanya.
Selain memperkuat koordinasi, Munafri meminta strategi sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif.
Menurutnya, warga perlu mendapatkan pemahaman mengenai tujuan digitalisasi bansos, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, hingga jaminan kerahasiaan data.
"Jangan sampai masyarakat merasa khawatir ketika didatangi petugas. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran," jelasnya.
Ia berharap keterlibatan perangkat kecamatan dan kelurahan dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya informasi yang keliru terkait pelaksanaan program tersebut.
Munafri menegaskan keberhasilan digitalisasi bansos pada akhirnya tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari kemampuan sistem memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan pelaksanaan piloting saat ini memasuki tahap pembentukan ribuan agen pendamping yang akan bertugas mempercepat proses pendataan warga.
"Agar seluruh warga khususnya dari 436 ribu sekian kartu keluarga, itu bisa terdata mulai dari desil 1 sampai 10," kata Aria.
Ia berharap proses pendataan tersebut dapat menghasilkan basis data sosial yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar.
