APBN Jaga Laju Ekonomi Sulsel, Belanja Negara Capai Rp36,34 Triliun hingga Agustus 2026
LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berperan dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp36,34 triliun atau 66,04 persen dari pagu, tumbuh 11,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kinerja APBN tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026), di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar.
Dari sisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap terjaga pada angka 5,59 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen.
Kondisi ekonomi juga ditopang oleh neraca perdagangan yang masih mencatat surplus. Pada Agustus 2026, surplus neraca perdagangan Sulawesi Selatan mencapai US$72,07 juta.
Sementara itu, inflasi tetap terkendali pada level 0,14 persen secara month-to-month (m-to-m), 2,86 persen secara year-on-year (y-on-y), dan 2,51 persen secara year-to-date (y-to-d).
Kinerja Penerimaan Negara
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara di Sulawesi Selatan tercatat Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target.
Pada penerimaan perpajakan, realisasi mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,56 miliar, serta pajak lainnya minus Rp32,74 miliar.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar.
Realisasi tersebut terdiri atas Bea Masuk Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai Rp43,84 miliar.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga 31 Agustus 2026 realisasinya mencapai Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun.
PNBP tersebut berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun dan PNBP lainnya sebesar Rp948,09 miliar. Penerimaan BLU menjadi salah satu kontributor utama pada komponen PNBP.
Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun.
Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun. Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara belanja modal telah terealisasi Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun.
Realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Adapun belanja bantuan sosial untuk asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV terealisasi Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp24,87 miliar.
Transfer ke Daerah Capai Rp20,46 Triliun
Dukungan APBN ke daerah juga terlihat dari realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 31 Agustus 2026, TKD di Sulawesi Selatan terealisasi Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun.
Sebaran TKD relatif merata di kabupaten/kota. Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi yang mendekati pagu dengan selisih relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah dan tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dari komponen TKD, Dana Bagi Hasil memiliki pagu Rp794,76 miliar dengan realisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 persen. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum memiliki pagu Rp19,13 triliun dengan realisasi Rp14,39 triliun atau 75,23 persen. DAU digunakan untuk belanja pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik memiliki pagu Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp88 miliar atau 30,28 persen. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Untuk DAK Nonfisik, realisasi mencapai Rp4,70 triliun atau 75,02 persen dari pagu Rp6,26 triliun. Dana tersebut digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Adapun Dana Desa memiliki pagu Rp1,72 triliun dengan realisasi Rp676,79 miliar atau 39,31 persen. Dana Desa digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Belanja Pemerintah Menyentuh Berbagai Fungsi
Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan juga dialokasikan pada berbagai fungsi. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi terbesar tercatat pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp21,08 triliun.
Selanjutnya, fungsi Pendidikan terealisasi Rp5,06 triliun, Ketertiban dan Keamanan Rp2,99 triliun, Pertahanan Rp2,40 triliun, Ekonomi Rp2,33 triliun, serta Kesehatan Rp1,28 triliun.
Belanja juga terealisasi pada fungsi Agama sebesar Rp474,90 miliar, Perumahan dan Fasilitas Umum Rp404,53 miliar, Perlindungan Lingkungan Hidup Rp242,48 miliar, serta Perlindungan Sosial Rp61,92 miliar.
Dampak APBN ke Masyarakat
Pelaksanaan APBN hingga Agustus 2026 juga tercermin melalui sejumlah program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, penguatan Koperasi Merah Putih telah mencakup 3.074 koperasi dengan NPWP atau 2.517 koperasi dengan NIB. Program tersebut mencatat dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.
Di bidang pendidikan, terdapat 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa. Selain itu, terdapat tindak lanjut pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan realisasi Rp1,47 triliun.
Dukungan APBN terhadap ketahanan pangan juga terlihat dari produksi padi yang mencapai 5.466.592 ton pada lahan seluas 1.041.701 hektare sawah.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur. Penyaluran tersebut disertai perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun dan menyasar sektor pertanian, perdagangan, real estate, serta sektor lainnya.
Di sektor perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah disalurkan untuk 11.111 unit rumah dengan nilai Rp1,39 triliun.
Kinerja APBN Tetap Terjaga
Kinerja APBN di Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 menunjukkan dukungan fiskal yang terus berjalan melalui penerimaan negara, belanja pemerintah, transfer ke daerah, serta pembiayaan bagi masyarakat.
Realisasi belanja negara sebesar Rp36,34 triliun menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Sementara itu, TKD sebesar Rp20,46 triliun dengan realisasi DAU Rp14,39 triliun menunjukkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah terus berjalan.
Penyaluran KUR Rp12,96 triliun dengan perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun juga menjadi bagian dari dukungan pembiayaan bagi pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah.
Kementerian Keuangan menekankan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan anggaran semakin optimal, mendorong aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Konferensi pers kinerja APBN regional Sulawesi Selatan tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Martha Octvia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Panca Putra Jaya, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Agung Pranoto Eko Putro.
Kegiatan tersebut dimoderatori Widyaiswara BDK Makassar Kusuma Aji Nugraha.
