LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan masyarakat lebih mudah mengakses proses pendaftaran sekaligus pemutakhiran data.
Penguatan tersebut dilakukan setelah progres pendataan Perlinsos Digital di Makassar menunjukkan peningkatan dalam dua hingga tiga minggu terakhir, dengan posisi Makassar naik dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional.
Kota Makassar sendiri resmi menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba atau piloting nasional program Perlinsos Digital.
Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk serius mengawal keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai yang bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran serta memperbarui data pada Portal Perlinsos Digital.
Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, validitas data menjadi hal penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai harus dioptimalkan hingga ke tingkat kelurahan, RT dan RW agar masyarakat memperoleh akses yang mudah dalam proses pendaftaran maupun pemutakhiran data perlindungan sosial.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambung Munafri.
Ia meminta para Camat dan Lurah memastikan agen perisai yang telah dibentuk benar-benar aktif membantu masyarakat dan tidak sekadar tercatat secara administratif.
Munafri juga menyebut, skema agen perisai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankannya.
Ia menilai, program tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial sekaligus memastikan data yang masuk ke dalam sistem pemerintah benar-benar akurat dan mutakhir.
Karena itu, Munafri meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pengawasan secara aktif.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” harap Appi.
Menurutnya, keterlibatan hingga tingkat RT dan RW menjadi penting agar proses pemutakhiran data dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.
Baca: Tak Lagi Sendiri, Lansia Perempuan Terlantar di Bawah Fly Over Akhirnya Dipertemukan dengan Keluarga
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan progres pendataan tidak lepas dari kerja keras camat, lurah, hingga jajaran RT/RW yang turun langsung melakukan pendataan di lapangan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.
Dia menyebut, hingga saat ini pendataan telah mencakup sekitar 138 ribu kepala keluarga (KK), dengan persentase cakupan mencapai hampir 30 persen dari total sasaran.
Selain itu, Makassar juga masuk dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital.
Kota Makassar berada di urutan ketujuh, sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Andi Bukti mengapresiasi peran camat dan lurah yang aktif menggerakkan aparat di wilayah masing-masing.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kecil lurah yang dinilai belum proaktif dalam mendorong proses pendataan.
Dari sisi sumber daya pendataan, Dinsos Makassar mencatat telah memiliki 8.732 agen.
Namun, dari jumlah tersebut baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan.
Andi Bukti menjelaskan, sebagian agen yang belum aktif merupakan unsur RT/RW yang datanya baru dikirim ke tingkat pusat dan belum mendapatkan bimbingan teknis (bimtek).
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Ia berharap penguatan kapasitas agen dapat mempercepat cakupan pendataan sekaligus memastikan masyarakat yang belum terdata dapat segera masuk dalam sistem.
Berdasarkan progres per kecamatan, capaian pendataan menunjukkan variasi.
Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase tertinggi dengan capaian sekitar 50 persen.
Selain Sangkarrang dan Tallo, sejumlah kecamatan juga mencatat progres cukup tinggi, di antaranya Mariso sekitar 37,40 persen, Ujung Tanah 40,12 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, serta Tamalate sekitar 31 persen.
Adapun kecamatan lainnya yakni Mamajang sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.
“Secara keseluruhan, tercatat 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan,” terangnya.
Meski progres terus meningkat, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satunya adalah koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Baca: Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Lewat HP, Bisa Gunakan Aplikasi Cek Bansos
Andi Bukti menyebut, persoalan tersebut terkadang dipengaruhi hubungan personal antara petugas di lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Dinsos juga menemukan adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan atau asesmen.
Menurut Andi Bukti, sebagian warga menganggap pendataan Perlinsos hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutup Andi Bukti. (*)
