LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Makassar 2026 naik menjadi Rp5,266 triliun, dengan sejumlah kebutuhan pelayanan dasar mengalami penyesuaian anggaran, termasuk tambahan alokasi untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp30 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp2 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M Dakhlan menjelaskan, kenaikan postur APBD-P tersebut antara lain ditopang pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang bertambah Rp299 miliar setelah proses reviu.
SiLPA tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menutup sejumlah kebutuhan belanja dalam APBD-P.
Di sisi pendapatan, pemerintah juga melakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan realisasi hingga akhir tahun.
Dakhlan menyebut terdapat koreksi pendapatan sekitar Rp100 miliar yang kemudian ditutupi melalui SiLPA.
“Untungnya SiLPA kita agak besar, jadi itu yang menutupi,” jelasnya.
Sejumlah kebutuhan pelayanan dasar juga mengalami penyesuaian anggaran dalam APBD-P 2026.
Alokasi untuk BPJS Kesehatan disebut bertambah sekitar Rp30 miliar, sedangkan program BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu program percontohan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar.
Penambahan anggaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut berkaitan dengan bertambahnya jumlah orang yang masuk dalam program.
Selain tambahan pada kebutuhan pelayanan dasar, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap program yang belum berjalan optimal pada tahun anggaran 2026.
Pembangunan Makassar Government Center (MGC) dan Kantor Dinas Pendidikan disebut belum terlaksana tahun ini sehingga anggarannya yang berkisar Rp50 miliar menjadi SiLPA.
Meski belum terlaksana pada 2026, Dakhlan memastikan program tersebut tidak dihentikan.
Pemkot Makassar akan menyiapkan mekanisme tender dini sehingga pekerjaan dapat mulai berjalan pada Januari 2027.
Sementara itu, untuk penataan dan pengelolaan TPA Tamangapa, anggaran tetap disiapkan, baik untuk belanja fisik maupun operasional.
