MAKASSAR – Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mencatat realisasi retribusi daerah telah mencapai target tahunan sejak September 2026. Bahkan, setelah target dalam APBD Perubahan dinaikkan dari Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar, realisasinya kembali mencapai target pada Oktober 2026.
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, menyampaikan hal tersebut seusai membuka kegiatan sosialisasi Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Menurut Zainal, penerapan regulasi tersebut turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah melalui retribusi yang dikelola Distaru.
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pencapaian target retribusi tersebut menjadi salah satu indikator kontribusi sektor penataan ruang terhadap PAD Kota Makassar.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” kata Zainal.
Dalam kegiatan tersebut, persoalan kontribusi terhadap PAD juga menjadi salah satu pertanyaan peserta. Perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, menanyakan dampak penerapan regulasi KKPR-SPR terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, ia turut mempertanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mengurus persyaratan KKPR-SPR.
Menanggapi hal tersebut, Zainal menegaskan bahwa terdapat konsekuensi berupa sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang. Karena itu, ia menilai sosialisasi regulasi ini perlu dilakukan secara luas agar masyarakat memahami prosedur dan kewajiban yang berlaku.
Menurutnya, pemahaman mengenai KKPR-SPR tidak hanya diperlukan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh perangkat pemerintah, pelaku usaha, hingga sektor UMKM.
Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator Direktorat Sinkronisasi Program dan Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal di Sulawesi Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), camat, lurah, asosiasi profesi, hingga Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan.
Penyelenggaraan sosialisasi bertujuan memperluas keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai prosedur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku di Kota Makassar.
Perwakilan IAP Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi KKPR-SPR memberikan informasi penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan ruang.
Melalui kegiatan ini, Distaru Makassar berharap pemahaman mengenai regulasi penataan ruang semakin merata sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah.
